"Humas harus menjadi garda depan dalam menangkal hoaks. Peran yang dapat dilakukan adalah bersikap proaktif serta respon cepat yang didukung data dan informasi," katanya, di Purwokerto, Kamis.
Dosen manajemen strategis kehumasan pada Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman itu mengatakan, humas harus mengemas informasi yang sifatnya menangkal hoaks dengan ragam media yang disesuaikan dengan karakter publik.
"Yang tidak kalah penting adalah memproyeksi isu-isu apa yang potensial mendelegitimasi pemerintah sehingga dapat mengantisipasi secara cermat dan terukur di kemudian hari," katanya.
Humas pemerintah pada era Industri 4.0, katanya lagi, harus mampu mengelola dua matra komunikasi publik, yakni informasi dan relasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan demikian, kata dia, reputasi positif dapat terwujud sekaligus sebagai ikhtiar dalam mengelola risiko dan menanggulangi krisis yang potensial terjadi, khususnya berkaitan dengan kebijakan publik yang diluncurkan.
Widjanarko menjelaskan mekanismenya adalah dengan memahami psikologi publik serta memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Dalam hal ini, humas pemerintah berperan sebagai diseminator keberpihakan pemerintah atas kepentingan publik sekaligus fasilitator aspirasi publik itu sendiri.
Menurut dia, yang tidak kalah penting adalah kepekaan menangkap isu-isu dan mengelolanya secara cermat, terukur, dan memastikan semua terkomunikasikan dengan baik.
Untuk itu, kata dia, dibutuhkan kesiapan aparatur kehumasan pemerintah yang cerdas dan dapat diandalkan. Cerdas dalam kapasitas teknis dan manajerial serta andal atau mampu proaktif dalam mencermati dan mengelola isu publik.
Dengan demikian, kata Wisnu, humas akan mampu memproyeksikan hubungan pemerintah dengan publik dengan baik dan berkelanjutan yang berujung pada partisipasi yang positif, konstruktif, dan mutualis.
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019
