"Konversi lahan ini tidak pernah dibuka dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di atas kertas lahan seakan bertambah, tapi di lapangan tidak," kata Johny dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi keterbatasan pasokan pangan, karena berkurangnya lahan pertanian, dengan melakukan impor.
Selain itu, tambah Johny, impor juga dilakukan sebagai upaya stabilisasi harga pangan karena produksi yang berkurang bisa menyebabkan gejolak harga.
Sebelumnya, terdapat tudingan bahwa kinerja sektor pertanian yang sudah dilakukan pemerintah saat ini belum memuaskan.
Upaya klaim swasembada seperti padi, bawang, jagung dan cabai malah dipertanyakan karena pengadaan pasokan masih dilakukan melalui impor.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengatakan kinerja sektor pertanian masih memprihatinkan.
Menurut dia, program swasembada pangan belum terwujud, bahkan luas lahan pertanian terus mengalami penyusutan.
"Manajemen pupuk juga berantakan dan kesejahteraan petani jauh dari target. Jadi banyak masalahnya," tambah politisi PKS ini.
Untuk itu, ia mengharapkan adanya perbaikan program kedaulatan pangan, apalagi sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor pertanian.
Selain itu, belum ada data pangan dalam negeri yang memadai sehingga perlu ada evaluasi agar produksi pangan dapat lebih terjamin.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019
