Terkait rencana kebijakan pembangunan transportasi di Jabodetabek menurutnya, DKI sudah menginisiasi untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum baik itu bus kecil, bus sedang maupun bus besar.
"Kita sudah melakukan perhitungan dan kajian, misalnya angkutan bus kecil ini diintegrasikan dalam satu platform berdasarkan kilometer tempuhnya. Layanan Transjakarta itu sampai 2.000 kilometer," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa melakukan pembangunan sarana dan prasarana tranportasi harus berbarengan bersama penataan rencana tata ruang dan wilayah.
Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat sepakat bahwa dalam jangka 10 tahun transportasi dan penataan tata ruang dan wilayah bisa selesai dan berjalan lebih baik.
Penyediaan lebih banyak lagi bus penunjang se-Jabodetabek memampukan masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
"Kalau kita bicara bus kecil butuh 30.000-an, bus sedang ada sekitar 3.000-an, bus besar sekitar 2.300, sampai pada 2030," kata Sigit.
Dikatakannya saat ini, anggaran pemprov untuk kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) tiap tahun angkanya meningkat. Saat ini baru 19 persen, untuk mencapai 60 persen di tahun 2030 perlu usaha keras. Kuncinya adalah rekayasa dan integrasi trayek."
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
