Paris (ANTARA News) - Indonesia dijadwalkan menyerahkan ratifikasi undang-undang mengenai penyelamatan warisan kebudayaan dalam sidang umum UNESCO di Prancis, kata Dutabesar atau Wakil Tetap Indonesia untuk UNESCO Aman Wirakartakusumah di Paris hari Selasa.
Pertemuan badan pendidikan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO di Prancis pada 16 Oktober hingga 6 November itu direncanakan membahas empat hal, yaitu pendidikan, kebudayaan, komunikasi, dan ilmu pengetahuan.
Selain itu, dibahas pula konvensi pelarangan penggunaan obat perangsang dalam olahraga, tentang penyamaan dan penyetaraan gelar pendidikan tinggi di Asia-Pasifik, dan tentang pendidikan kejuruan, kata Aman kepada ANTARA di kantor UNESCO di Paris, Prancis.
Sejumlah menteri dijadwalkan menghadiri sidang umum 22 hari, kata Aman.
Mereka adalah Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo selaku ketua umum Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh, Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman.
Arman mengeluhkan kekurangan promosi mengenai UNESCO.
"Posisi Indonesia di UNESCO seperti kurang menarik bagi pemerintah dan media Indonesia, karena mungkin hampir tidak ada muatan politiknya," katanya.
"Selain itu, hampir tidak ada keuntungan materi. Padahal, posisi itu penting untuk masa depan bangsa. Apalagi, sekarang, Indonesia ditunjuk menjadi salah satu badan pelaksana (Arief Rahman sebagai anggotanya)," kata Arman.
Sebenarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan hadir memberikan sambutan pada pembukaan pertemuan tersebut, namun, menurut juru bicara Kedutaanbesar Indonesia di Prancis, presiden tidak akan hadir dalam pertemuan itu dengan alasan menangani dampak bencana di Indonesia.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
