Jakarta (ANTARA News) - Ketua Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Nanat Fatah Nasir mengusulkan agar pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dibiayai oleh negara untuk mengurangi praktik korupsi oleh pejabat negara.
"Dalam pembahasan UU partai politik, bisa tidak diusulkan pemilu dibiayai melalui APBN atau APBD," katanya di sela-sela acara buka bersama di kediaman Ketua Dewan Penasihat ICMI, Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Selasa.
Nanat mengatakan pembiayaan pemilu dan pilkada oleh negara itu dengan sendirinya akan mengurangi keinginan pasangan pemenang untuk menutup pengeluaran finansial selama kampanye.
Berdasar perhitungannya, biaya yang diperlukan sepasang calon dalam pilkada berkisar antara Rp7 miliar sampai Rp15 miliar.
"Dari mana mereka menutup pengeluaran itu setelah mereka terpilih?," katanya.
Nanat menegaskan, biaya pemilu dan pilkada yang tinggi akan memaksa pemenang pesta demokrasi itu untuk berperilaku korup ketika terpilih.
Selain itu, katanya, biaya pemilu yang tinggi juga menunjukkan bahwa demokrasi bukan milik semua rakyat, melainkan hanya milik mereka yang kaya.
Nanat mencontohkan sistem pemilihan di Jerman yang menjadikan APBN dan APBD sebagai sumber dana.
Sistem itu, katanya, bisa dilakukan di Indonesia untuk mengembalikan makna demokrasi untuk semua rakyat dan mengurangi perilaku korup para pejabat negara.
"Lebih baik begitu daripada yang dicuri dari APBN lebih besar," kata Nanat.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
