Menurut John Teo, sekretaris jendral Asosiasi Hotel Malaysia cabang Sarawak, dengan perkiraan 600 atlet sebelumnya direncanakan datang, industri hotel dipastikan akan menanggung rugi akibat keputusan tersebut.
Malaysia yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tidak mengizinkan atlet dari negara itu memasuki Malaysia. Akibatnya, Komite Paralimpik Internasional (IPC) mengambil tindakan dengan mencoret Malaysia sebagai tuan rumah kejuaraan yang direncanakan digelar di Kuching dari 29 Juli sampai 4 Agustus 2019.
"Para atlet dan pelatih akan tinggal selama dua minggu, meski kejuaraan berlangsung selama satu minggu. Hotel tidak akan bisa memenuhi okupansi dalam waktu tersebut setelah kejuaraan dibatalkan," kata Teo.
Negara bagian Sarawak yang berada di Pulau Kalimantan tersebut sudah mempersiapkan diri selama dua tahun untuk menjadi tuan rumah event yang khusus bagi kelompok disabilitas itu.
Agen perjalanan, restoran, maskapai penerbagan, perusahaan transportasi, pusat perbelanjaan adalah pihak paling terdampak akibat pembatalan tersebut. Agen perjalanan sudah mengurus tiket pesawat dan transportasi bagi para peserta.
"Bahkan beberapa agen perjalanan sudah membeli kendaraan baru dan kerugian tersebut belum termasuk," katanya.
Sementara itu Abdul Karim Rahman, Menteri Negara Bagian Sarawak untuk Urusan Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga mengakui bahwa banyak masyarakat yang berharap terjadinya "titik balik" dengan penyelenggaraan kejuaraan tersebut, tapi negara bagian tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan visa.
"Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali pemerintah pusat mengubah kebijakan," katanya.
Pewarta: Atman Ahdiat
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019
