"Pemberitahuan mengenai hal ini sudah kami terima dari pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Sosial P3APPKB) Dharmasraya, Bobbi F Riza di Pulau Punjung, Senin.
Ia mengatakan meski sudah mendapat pemberitahuan namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis untuk menerapkan penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat.
Secara umum, ia menjelaskan akan terdapat satu e-warung di setiap kecamatan dari 11 kecamatan di Dharmasraya. E-warung nantinya sebagai tempat transaksi bagi keluarga penerima manfaat bantuan non tunai.
Keluarga penerimaan manfaat akan menerima voucher sebanyak Rp120 setiap bulannya yang selanjutnya dapat tukarkan di e-warung.
"Transaksi non tunai mengarahkan masyarakat untuk menggunakan bantuan lebih bermanfaat, misalnya kalau kebutuhan beras ditukar dengan beras, kalau kebutuhan hanya minyak goreng ditukar dengan minyak goreng. Jadi sesuai kebutuhan," katanya.
Ia mengatakan Pemerintah setempat menyalurkan bantun sosial (bansos) beras sejahtera kepada 8.609 keluarga penerima manfaat pada 2019. Penyaluran akan dimulai awal Februari sekaligus dua bulan dengan Januari.
"Karena masih menunggu petunjuk taknis, kami menyalurkan beras sejehtera (rastra) mulai awal Februari sekaligus dua bulan, ini akan berlangsung sampai April," katanya.
Ia menambakan hingga saat ini data keluarga manfaat penerima bansos masih merujuk pada basis data terpadu (BDT) yang dihimpun melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) 2007.
"Sebelumnya kami sudah lakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima bansos, dimana hasilnya sudah dikirimkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menunggu apakah ada perubahan atau tidak," ujarnya.*
Baca juga: Layani BPNT, jumlah e-Warong di Kulon Progo-Yogyakarta ditambah
Baca juga: Mensos: kalau beras di e-warong jelek jangan dibeli
Pewarta: Mario Sofia Nasution dan Ilka Jensen
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019
