Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bersama para teknokrat ekonominya masih tersandera paradigma dan kebijakan ekonomi rezim Orde Baru.
Penilaian itu dikemukakan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Yogyakarta Prof Dr Edy Suandi Hamid dalam diskusi Dinamika Ekonomi Politik Indonesia, di Yogyakarta, Kamis. "Mereka tetap saja bicara dan mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dan investasi skala besar terutama asing," katanya.
Pola ini persis yang dipikir dan dikejar oleh rezim Orde Baru. Pemerintah lebih sigap menyediakan infrastruktur yang diperlukan korporat besar termasuk giat mengembangkan basis produksi berskala besar ketimbang secara konsisten menerapkan agenda demokratisasi ekonomi atau pemberdayaan ekonomi rakyat.
Menurut Edy Suandi, pasar rakyat harus berhadapan dengan maraknya pembangunan `supermall`, sementara investasi ekonomi rakyat masih dipandang sebelah mata karena pemerintah silau pada investasi pemodal besar.
"Oleh karena itu, perlu ada revolusi cara berpikir ekonomi kita yang sejauh ini terlalu silau dan bias pada ideologi dan ajaran ekonomi konvensional Barat," katanya.
Pembaruan ilmu ekonomi perlu dilakukan agar makin sesuai dengan ideologi, sistem nilai dan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia. Ilmu ekonomi khas Indonesia perlu terus digali dan dikembangkan berdasarkan kenyataan ekonomi riil yang dihadapi rakyat.
"Ekonomi Pancasila yang digagas Prof Mubyarto sebagai ideologi dan ilmu ekonomi alternatif berjati diri Indonesia patut dikaji lebih mendalam oleh pemikir ekonomi bangsa ini," kata Edy Suandi yang juga rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
