BPK Audit Dana Perimbangan 2006-2007

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Gusti Agung Rai mengatakan, pihaknya akan mengaudit dana perimbangan yang diterima daerah sejak tahun anggaran 2006 hingga semester I 2007. "Yang kita audit adalah tahun 2006 dengan semester I 2007, jumlahnya kira-kira sekitar Rp450 triliun," kata Agung Rai di Jakarta, Rabu. Agung menjelaskan pihaknya berharap audit dana perimbangan tersebut dapat memperbaiki sistem yang ada terkait penyaluran dana perimbangan dari pusat ke daerah. "Mungkin nantinya kita bisa merekomendasikan kepada pemerintah pusat bagaimana perbaikan-perbaikan sistem sehingga terdapat akuntabilitas dan transparansi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," katanya Sementara itu, Anggota BPK lainnya, Hasan Bisri menjelaskan bahwa audit tersebut hanya untuk memastikan apakah dana yang ditransfer diterima oleh daerah secara utuh dan disimpan dalam rekening kas daerah. "Tahap berikutnya nanti untuk apa anggaran tersebut, termasuk juga kemungkinan daerah yang memiliki surplus anggaran kemudian ditempatkan di BPD dan oleh BPD ditempatkan ke SBI (Sertifikat Bank Indonesia)," katanya. Sementara itu Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, Mardiasmo menyatakan dukungan pemerintah atas inisiatif pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut. "Kepada Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani -red) sudah disampaikan. Jadi memang betul itu harus diperiksa semua," kata Mardiasmo. Dia menjelaskan, BPK akan menggunakan Perpres tentang DAU dan Peraturan Menkeu (PMK) tentang DAK sebagai dasar menentukan besaran dana perimbangan yang harus diterima daerah. "Mungkin BPK punya indikasi awal ada transfer ke daerah yang lari ke oknum," tukasnya menjelaskan alasan audit yang dilakukan BPK tersebut. Dia juga berharap, BPK dapat segera memeriksa penggunaannya sehingga jika terjadi surplus anggaran dan disimpan ke SBI, Depkeu dapat mengetahui dan keuangan daerah akan semakin transparan. Dana perimbangan dalam APBNP 2006 tercatat Rp220,85 triliun, sedangkan pada APBNP 2007 tercatat Rp254,2 triliun.(*)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007