Dalam seminar ekonomi yang menghadirkan seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis, Perry bahkan menantang para pimpinan perbankan untuk langsung menyampaikan kepada dirinya jika terdapat tanda-tanda pengetatan likuiditas di pasar keuangan.
"Kami pastikan likuiditas terjaga biar pimpinan perbankan tidak perlu naikkan suku bunga kredit, biar pembiayaan melalui kredit ke ekonomi lancar. Itu konteksnya. Kalau kurang, bilang ke saya," kata Perry di dalam seminar yang juga dihadiri para pimpinan perbankan.
Bank Sentral, ujar Perry, tidak ragu untuk melakukan operasi moneter guna menginjeksi likuiditas seperti yang sudah dilakukan pada 2018 ketika tekanan arus modal keluar sedang tinggi. Adapun pada akhir 2018, industri perbankan memang mengalami kesulitan likuiditas yang ditandai dengan indikator rasio kredit terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) hingga 93 persen.
Di akhir tahun itu, BI menginjeksi likuiditas sebesar Rp120 triliun, kemudian dilanjutkan Rp75 triliun pada Januari 2019. Pada Februari 2019, Perry menjanjikan operasi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas akan tetap dilakukan.
"Di Februari 2019, akan kita tambah lagi," ujarnya.
Perry mengatakan janji Bank Sentral untuk melonggarkan likuiditas merupakan kompensasi dari kebijakan moneter yang masih diprioritaskan kepada stabilitas perekonomian, baru kemudian kepada pertumbuhan ekonomi.
Ia menganalogikan kebijakan Bank Setral berupa "jamu pahit" yakni kebijakan moneter yang tetap mengedepankan stabilitas perekonomian.
Namun "jamu pahit" itu akan dikompenasi dengan empat "jamu manis" yakni pelonggaran likuiditas, pelonggaran makroprudensial, stimulus untuk industri ekonomi syariah dan kebijakan sistem pembayaran. Keempat "jamu manis" itu ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019
