"Kami menjamin sebesar Rp35 triliun untuk KPR FLPP pada tahun lalu," ujar Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa untuk tahun ini pihaknya merasa optimistis dapat mencatatkan penjaminan KPR FLPP lebih dari jumlah yang dicapai pada tahun 2018.
"Tahun ini rasanya bisa lebih dari tahun sebelumnya, karena kita juga mendengar rencana pemerintah untuk menaikkan batas maksimal pendapatan untuk FLPP sampai dengan Rp8 juta," kata Randi Anto dalam konferensi pers.
Selain itu pada tahun 2019, Perum Jamkrindo juga menargetkan volume penjaminan sebesar Rp182,36 triliun atau naik 16,5 persen dari RKAP tahun 2018 sebesar Rp156,6 triliun.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan mengubah Permen Nomor 26/PRT/M/2016 dan Kepmen Nomor 552/KPS/M/2016 untuk penyesuaian terkait siapa yang berhak memiliki rumah bersubsidi dengan skema FLPP tersebut.
Perubahan peraturan tersebut mencakup batas maksimal pendapatan dari Rp4 juta menjadi Rp8 juta per bulan, serta kebijakan bahwa rumah bersubsidi boleh dimiliki aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri yang telah memiliki rumah sebelumnya.
FLPP merupakan program KPR untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki hunian atau rumah sehingga daya beli di sektor perumahan semakin tinggi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), telah menyalurkan dan mengelola dana sebanyak Rp35,76 triliun untuk membiayai 566.774 unit rumah.
Tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat alokasi dana sebanyak Rp7,1 triliun terdiri dari alokasi DIPA sebesar Rp5.2 triliun ditambah dengan proyeksi pengembalian pokok senilai Rp1,9 triliun dengan target rumah sebanyak 68.858 unit.***1*** (KR-AJI)
Pewarta: Aji Cakti
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019
