Depok (ANTARA News) - Analis politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai, deklarasi pencalonan presiden (Capres) oleh sejumlah tokoh, sah-sah saja dan tidak akan menimbulkan kegaduhan politik.
"Deklarasi pencalonan Capres yang dilakukan sejumlah tokoh itu hal yang wajar dalam demokrasi. Mereka bukan pejabat struktural pemerintahan, dan ini tidak akan menimbulkan kegaduhan politik," katanya di Depok, Minggu.
Seperti diketahui Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, telah menyatakan ingin menjadi Capres pada Pilpres 2009 mendatang.
Menurut dia, kebebasan demokratik yang ada saat ini harus diterima. Bahwa ada yang "kebakaran jenggot" dalam deklarasi tersebut, maka hal itu lumrah dalam politik.
"Akan menjadi masalah jika Wapres Jusuf Kalla atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketua MPR Hidayat Nur Wahid, atau pejabat negara lainnya yang jauh-jauh hari mendeklarasikan diri menjadi calon presiden 2009," katanya.
"Itu (bila pejabat yang masih aktif saat ini juga mendeklarasikan diri) kecelakaan politik karena mereka tengah menjabat dan harus melepaskan pamrih pribadi dan kelompok selama menjalankan tugas," katanya.
Ia menilai, pernyataan Hidayat Nur Wahid tentang kegaduhan politik itu kental dengan nuansa pesanan dari pihak tertentu yang merasa terganggu dengan deklarasi yang dilakukan sejumlah tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Gus Dur, dan Sutiyoso.
"Pesanan itu bisa datang dari partai, bisa juga dari pemimpin politik tertentu," katanya.
Menurut staf pengajar Ilmu Politik Fisip UI tersebut, menjadi masalah kalau yang mendeklarasikan diri adalah tokoh yang kini masih menjabat sebagai presiden, wakil presiden, ketua MPR, menteri, atau pejabat negara lainnya, dan menyatakan diri maju sebagai kandidat presiden pada Pemilu berikutnya.
"Ini yang akan menimbulkan kegaduhan politik, karena mereka harus menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang merupakan konsekuensi dari jabatannya," kata Boni Hargens.
Direktur Riset Parrhesia State in Building itu mengatakan, dalam perspektif moral politik, atau tepatnya, moral jabatan, yang diutamakan adalah membuktikan tanggungjawab publik dalam melaksanakan jabatan, bukan "bergaduh ria" memperebutkan kursi kekuasaan berikutnya.
"Jadi, tak ada yang salah dan sama sekali tak membuat kegaduhan politik dengan pencalonan sejumlah tokoh itu," katanya.
Dikatakannya justru yang menjadi masalah besar adalah keributan Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah sangat terbuka terkait "perceraian politik" mereka pada suksesi 2009 mendatang.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
