Jakarta (ANTARA News) - Departemen Dalam Negeri membentuk meja kerja (desk) data kependudukan untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum 2009. "Desk tersebut untuk lebih mencermati, mendalami, dan mensinkronkan data kabupaten/kota, provinsi, dan nasional," kata Mendagri Mardiyanto di Kantor Depdagri Jakarta, Jumat. Mardiyanto mengatakan, desk yang sudah mulai efektif berjalan minggu ini berlaku sampai tingkat kabupaten/kota, sehingga dapat langsung diketahui informasi berapa persen yang sudah dapat menjalankan kegiatan pendataan penduduk. "Kita tahu Februari 2008, kabupaten/kota harus menyerahkan data kependudukan ke provinsi. Maret provinsi menyerahkan ke pemerintah pusat. Baru April pemerintah pusat kepada KPU," katanya. Atas perhitungan waktu yang terus mendesak tersebut, lanjut Mardiyanto, maka komunikasi terkait informasi pendataan kependudukan harus lebih intensif di antaranya dengan pembentukan desk data kependudukan. Mardiyanto menjelaskan, desk merupakan suatu kumpulan dari berbagai sisi, ada tim pokja yang mengawasi masing-masing provinsi. Rata-rata ada tiga-empat provinsi yang ditangani oleh pejabat eselon I Depdagri. "Hal itu, dilakukan agar pendataan benar-benar maksimal," katanya. Mardiyanto menambahkan, untuk memperlancar kelengkapan data kependudukan yang ditargetkan selesai April 2008, pemerintah telah menurunkan perangkat keras ke setiap provinsi dan kabupaten/kota. Depdagri menetapkan April 2008 sebagai batas akhir penyerahan data kependudukan untuk Pemilu 2009, karena data kependudukan 2009 akan menggunakan sistem nomor induk kependudukan (NIK).(*)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007