"Hari Nelayan 2019 mesti menjadi momemtum kebangkitan nelayan Indonesia untuk berdaulat di negeri sendiri, terutama dengan terusirnya kapal asing," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, kehadiran negara dinilai semakin nyata dengan adanya Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang telah disahkan pada tahun 2016 lalu, terutama dengan adanya asuransi nelayan dan kredit murah melalui Bank Mikro Nelayan.
Untuk itu, ia juga mengutarakan harapannya agar nelayan Indonesia dapat meningkatkan kapasitas usaha penangkapan ikan dengan bantuan teknologi informasi.
Pemerintah, juga perlu meningkatkan peran pelayanan melalui penyediaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan sarana pendukungnya di sentra-sentra nelayan seperti BBM, air bersih, es batu, dan cold storage.
Kalangan nelayan, lanjutnya, mesti semakin solid dan bersatu mengorganisasi diri dalam koperasi perikanan.
Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat mengoptimalkan program kartu nelayan dibandingkan dengan menggelontorkan wacana kartu baru seperti Kartu Sembako Murah.
"Tidak perlu (kartu baru), karena sudah terwakili di dalam kartu nelayan," kata Abdul Halim.
Saat ini, nelayan dapat dikatakan tidak kartu lainnya tetapi yang lebih penting membenahi kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan program kartu nelayan.
Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengemukakan, sebenarnya distribusi program kartu nelayan sudah mencapai 85 persen.
"Kendalanya adalah bagaimana memaksimalkan kartu identitas tersebut sebagai sarana pelayanan hak-hak dasar nelayan sebagai warga negara dan penghormatan atas profesi mereka sebagai pahlawan protein," paparnya.
Baca juga: Presiden minta nelayan manfaatkan program Bank Mikro Nelayan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019
