DPR: Indonesia Belum Miliki Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga, menyatakan pihaknya sudah berulang kali mendesak Pemerintah supaya segera mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagai acuan menyusun strategis, doktrin maupun postur pertahanan nasional. "Jika itu terus berlama-lama diabaikan, kapan kita bisa mengimbangi peningkatan kekuatan militer negara lain, terutama para tetangga itu yang kian agresif," tantang Theo Sambuaga melalui hubungan telefon seluler kepada ANTARA News di Jakarta, Rabu. Theo mengatakan itu menanggapi penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Pepabri di Jakarta, yang menyatakan ia tak ingin tentara Indonesia kalah modern dan kalah kuat dari negara lain, termasuk dari tetangga. "Kami (Komisi I DPR RI) selalu mendesak pemerintah agar segera keluarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (KUPN). Sebab, dari sanalah bisa diformulasikan lebih lanjut strategi pertahanan negara (SPN), doktrin pertahanan negara (DPN), juga postur pertahanan negara (PPN) sekaligus postur militer Indonesia," katanya. Politisi senior Partai Golkar ini lanjut mengatakan, dari KUPN itulah, akan dapat ditentukan arah yang jelas tentang pembangunan pertahanan negara ke depan, termasuk fokus alat utama sistem persenjataan (Alutsista) mendesak untuk diadakan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. "Untuk membangun sebuah postur militer modern dan kuat serta didukung kemampuan prajurit yang profesional dan sejahtera, mesti ada `blue print`-nya kan. Nah, dari KUPN itulah `budget` bisa kita susun untuk misalnya lima tahun ke depan, sehingga kita tahu apa yang perlu jadi fokus, langkah-langkah mana yang mesti dipilih secara prioritas dan seterusnya," ujar Theo Sambuaga. Salah satu Ketua DPP Partai Golkar ini kemudian menegaskan, untuk urusan pembangunan postur militer Indonesia yang modern dan kuat sebagaimana harapan Kepala Negara, tidak bisa terus menerus dilakukan secara ad-hoc. "Ini capek kita. Tak boleh lagi parsial atau secara adhoc. Tidak ada perencanaan yang komprehensif. Membangun kekuatan Alutsista modern, baik itu di laut, udara dan darat, perlu acuan komprehensif. Begitu pula tak kalah pentingnya, ialah, membangun kemampuan profesional serta kesejahteraan prajurit. Itu dua sisi yang tak terpisahkan," tandas Theo Sambuaga.(*)

Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007