Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemilu legislatif pada 2009 tidak lagi dengan cara mencoblos tanda gambar partai dan nama calon, namun cukup dengan menuliskan nama parpol dan nama calon.
"Di manapun setiap pemilu yang selalu mencoblos hanya kita, tak ada negara pun yang melakukan pencoblosan kecuali kita," kata Wapres Jusuf Kalla saat menutup pengarahan dan penutupan forum kebangsaan gubernur dan ketua DPRD Provinsi se-Indonesia di Lembaga Ketahanan Nasional (lemhanas) Jakarta, Jumat.
Sebelumnya dalam rapat khusus membahas anggaran pemilu 2009 pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp10,4 trilyun. Sebaliknya KPU mengusulkan anggaran pemilu sebesar Rp 47,9 triliun.
Menurut Wapres, selama ini Indonesia dianggap negara yang masih tinggi angka buta hurufnya. Padahal dari data yang ada jumlah buta huruf di Indonesia pada tahun 2007 sebesar tujuh persen dan diperkirakan untuk tahun 2009 sekitar lima persen.
Dengan pemilu hanya menuliskan nama parpol dan nama calon, maka akan terjadi efisiensi anggaran pemilu. Selain itu, ada beberapa efisiensi yang dilakukan antara lain satu tempat pemungutan suara (TPS) bisa menampung 1.000 pemilih. Sedangkan angka usulan KPU sebesar Rp 47,9 triliun menggunakan asumsi satu TPS sebanyak 300 pemilih.
Selain itu, ada beberapa pemangkasan biaya dengan dilakukannya efisiensi dalam beberapa hal. Di antaranya tidak dilakukannya pengadaan kotak suara baru, cukup sisa pemilu 2004.
Tidak perlu mencetak kartu pemilih cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tidak perlu pengadaan kendaraan dinas baru, cukup sewa atau biaya transportasi karena diagendakan pemilu hanya selama tiga bulan.
Jumlah pemilih tiap TPS menjadi 1.000 orang, tidak 300 orang seperti sebelumnya, sehingga jumlah saksi dan pengawas bisa dikurangi. Tidak perlu melakukan pengamanan secara ketat.
Sementara itu, beberapa komponen yang sudah disediakan Pemilu sebelumnya diupayakan untuk ditiadakan.
Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga dinilai tidak akan mampu menampung usulan anggaran KPU.
Sebelumnya Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshari, mengusulkan anggaran Pemilu 2009 sebesar Rp 47,9 triliun. Jumlah tersebut dinilai Kalla terlalu besar, sehingga perlu dikurangi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
