Kuala Lumpur (ANTARA News)- Pemerintah Filipina dan kelompok gerilyawan mencapai kesepakatan mengenai pembentukan sebuah tanah air Muslim di daerah selatan negara itu yang mereka harapkan akan menuju pada satu perjanjian perdamaian Agustus, kata para pejabat, Kamis.
Persetujuan mengenai perluasan wilayah yang akan diserahkan, dikenal sebagai "daerah kekuasaan leluhur", yang menjadi hambatan utama dalam perundingan perdamaian yang dimulai tahun 2001, tercapai setelah dua hari perundingan di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur.
Tanah itu terdiri perkebunan nasyarakat yang berada dalam kekuasaan negara ketika Filipina menjadi koloni Spanyol akhir abad ke-16.
"Kami yakin bawa momentum penandatanganan kesepakatan daerah kekuasaan leluhur akan dapat membawa kita pada ujian-ujian dan tantangan tantangan lain ke depan," kata ketua perunding Filipina, Rodolfo Garcia, seperti dilaporkan AFP.
Ia mengatakan kesepakatan itu akan menyelesaikan unsur-unsur lain dalam satu "perjanjian perdamaian akhir yang kita harapkan dapat dicapai pertengahan tahun 2008, Agustus 2008.
Tuan rumah Malaysia mengatakan bahwa perundingan perdamaian babak lainnya akan diselenggarakan Desember sebelum diskusi-diskusi resmi awal tahun depan.
"Keberhasilan diskusi-diskusi itu jelas membuka jalan untuk menyusun memorandum persetujuan mengenai daerah kekuasaan leluhur yang akan dibicarakan dalam perundingan-perundingan resmi yang menurut rencana akan diselenggarakan awal tahun 2008," kata fasilitator Malaysia, Othman Abdul Razak.
Perjanjian perdamaian penuh akan mencakup tiga bidang yaitu keamanan, rehabilitasi dan daerah kekuasan leluhur. Dalam perundingan-perundingan terdahulu , kedua pihak sepakat mengenai masalah-masalah keamanan dan rehabilitasi.
Perundingan-perundingan pada September tahun lalu berakhir dengan kemacetan menyangkut masalah daerah kekuasaan leluhur di pulau Minadano, di mana gerilyawan melakukan pemberontakan sejak tahun 1978.
Perundingan tingkat pejabat rendah dan tidak resmi terus dilakukan, kendatipun terjadi bentrokan senjata sporadis di lapangan.
Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menandatangai perjanjian gencatan senjata dengan Manila tahun 2003, yang membuka jalan bagi perundingan-perundingan resmi dengan pemerintah Presiden Gloria Macapagal Arroyo. (*)
Pewarta: muhaj
COPYRIGHT © ANTARA 2007
