Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) turut memberdayakan perekonomian masyarakat miskin, terutama yang berada di pedesaan.
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan memberikan kredit usaha lunak.
"Seperti halnya para pedagang sayuran yang terlilit utang oleh para lintah darat di desa-desa. Andaikan saja mereka, per orang diberi modal Rp1 juta, untuk 1000 orang saja kan cuma butuh Rp1 miliar," katanya.
Hasyim menyampaikan hal itu usai bersama Menteri Negara PDT HM Lukman Edy menandatangani nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Kementerian PDT dengan PBNU di kantor PBNU.
MoU tersebut meliputi program pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan dan pendampingan masyarakat di daerah tertinggal.
Menurut Hasyim, pemberian kredit lunak itu akan lebih terasa nyata manfaatnya bagi masyarakat miskin di pedesaan. "Daripada harus repot-repot mengundang investor," katanya.
Dikatakannya, program seperti itu hanya mampu dijalankan oleh Kementerian PDT. Sebab, kementerian atau departemen lainnya tidak memiliki program yang dapat menyentuh perekonomian masyarakat paling bawah, bahkan lembaga perbankan sekalipun.
"Ini tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kalau bank juga susah, karena persoalan administrasi dan juga nilainya yang tergolong tidak banyak," katanya.
Namun demikian, tambah Hasyim, program tersebut harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, transparan dan bertanggung jawab.
Selama ini, katanya, PBNU sudah melakukan hal itu bekerjasama dengan konsultan akuntan publik. Para santri,lanjutnya, juga siap diperbantukan untuk mengawal program kredit lunak tersebut.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
