Jakarta (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan pemerintah sama sekali tidak berniat melakukan pola subsidi langsung kepada rakyat karena dianggap malah mengembangkan "mental pengemis" mengingat mereka hanya menerima uang, tanpa kerja apapun.
"Kita lihat substitusi kebutuhan rakyat miskin saja, tidak perlu diberi dalam bentuk
cash. Subsidi Langsung Tunai (SLT) dulu itu memang pengecualian setelah melalui pembicaraan di berbagai tingkatan," kata Sekretaris Utama Bappenas, Syahrial Loethan di Gedung Bappenas Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, jika kondisi perekonomian memang semakin memburuk dan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan jaring pengaman sosial (JPS) melalui program-program yang telah ada selama ini.
"Kalau ada hal-hal yang luar biasa, kita jaga supaya kehidupan mereka tidak
ambrol. Caranya kita amankan kebutuhan mereka, baik dari sisi pangan melalui raskin, biaya pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta program-program padat karya," kata Syahrial.
Menurutnya, JPS yang tengah disiapkan pemerintah saat ini hanya merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya.
"Intinya, selama masih ada orang miskin di Indonesia, program JPS tidak akan berakhir karena ada kewajiban pemerintah dalam UUD 45 untuk merawat orang miskin," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji konsep pemberian subsidi langsung, tidak lagi subsidi harga seperti sekarang untuk menekan subsidi.
Namun demikian, Purnomo menyadari penerapan cara itu akan lebih sulit, serta bakal menelan ongkos sosial dan politik yang mahal, selain butuh waktu panjang. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
