BK DPR Akan Buka Rekaman Rapat Komisi IX DPR-BI

Jakarta (ANTARA News) - Badan Kehormatan (BK) DPR akan membuka rekaman rapat antara Komisi IX DPR dan Bank Indonesia (BI) antara tahun 2003-2004 untuk memperjelas masalah aliran dana BI ke DPR. Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta, Rabu, mengatakan BK DPR akan memanggil Biro Arsip Komisi IX DPR pada Kamis 28 November 2007 untuk meminta semua rekaman rapat komisi itu dengan BI pada periode 2003 hingga 2004. "Karena semua pembicaraan yang ada tentang kasus ini selalu dinotulensi dan direkam, saya harap rekaman itu bisa buka permasalahan lebih jelas lagi, apa yang terjadi dalam rapat-rapat itu," tutur Gayus. Ia menambahkan, Biro Arsip tidak hanya menyimpan rekaman rapat di Gedung DPR tetapi juga rapat di beberapa hotel yang difasilitasi oleh BI. Pekan depan, lanjut Gayus, BK DPR akan kembali bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna berkoordinasi dan bertukar informasi. "Kami butuh mensinkronkan pertemuan KPK dengan Ketua BPK Anwar Nasution serta satu anggota DPR yang sudah diminta keterangan," ujarnya. Gayus mengaku mendapat informasi dari KPK bahwa KPK sudah meminta keterangan satu anggota DPR yang masih aktif. "Namanya memang masih disembunyikan, satu anggota DPR yang masih aktif sampai sekarang. Kepada kami pun tidak pernah diberitahukan, tetapi yang pasti dari komisi yang berkaitan dengan masalah ini," kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Gayus menegaskan penyembunyian nama anggota DPR yang sudah diperiksa KPK itu semata untuk kepentingan penyidikan. "Ini hanya untuk kepentingan penyidikan, karena tidak akan menguntungkan kalau terbuka," ujarnya. Ia tidak dapat memastikan apakah satu anggota DPR itu termasuk dalam 16 nama yang dilaporkan oleh koalisi penegak citra parlemen ke BK DPR. "Kepastiannya baru akan kami peroleh setelah bertemu dengan KPK," ujar Gayus. 16 nama anggota dan mantan anggota DPR yang dilaporkan itu, menurut dia, akan diperiksa setelah BK mendapatkan cukup bukti dan keterangan untuk memperoleh hasil maksimal. "Kenapa baru terakhir 16 nama itu kami panggil, agar lebih strategis, setelah kami mendapat senjata, baru kami panggil mereka untuk membela diri. Jadi ini langkah strategis, bukan menghambat," demikian Gayus.(*)

Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007