Komisi IV DPR-RI Desak Rapat Gabungan

Jakarta (ANTARA News) - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mengusulkan kepada pimpinan DPR agar masalah pembalakan liar (illegal logging) dibawa ke dalam rapat gabungan antara komisi III, IV dan VII, sehingga melalaui rapat itu masalah illegal logging bisa diselesaikan secara tuntas, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Syarfie Hutauruk dari Fraksi Partai Golkar (FPG) kepada wartawan. "Syarat rapat gabungan harus dihadiri oleh salah satu pimpinan DPR, sehingga dengan rapat gabungan maka pembahasan bisa lebih komprehensif," katanya di Jakarta, Kamis. Syarfie mengatakan alasan komisinya mendesak diadakan rapat gabungan lebih dikarenakan agar penyelesaian masalah illegal logging tidak berlarut-larut. "Meski tidak ada jaminan masalah pemberantasan pembalakan liar bakal secepatnya bisa dituntaskan, namun dia yakin rapat gabungan tersebut akan mengeliminir anggapan perbedaan persepsi antara pejabat kepolisian, dengan menteri kehutanan," katanya. Menurut Syarfie, dalam rapat gabungan nantinya diharapkan juga akan menepis anggapan adanya perpecahan dalam tubuh DPR dalam penanganan masalah illegal Logging. "Dalam rapat itu kita akan dengar secara langsung persoalan penanganan illegal logging dari masing-masing stakeholdernya, yakni polisi, Jaksa Agung, Menteri Kehutanan maupun Menteri Lingkungan Hidup," ujarnya. Alasan lain usulan rapat gabungan, katanya, karena tim gabungan yang dibentuk oleh Presiden hingga saat ini masih belum ampu menyelesaikan persoalan tersebut. Meski mereka mengaku telah berhasil menyelesaikannya, namun kenyataan masih terjadi banyak penangkapan terhadap truk-truk pengangkut kayu legal. Pada kesempatan itu, Syarfie mengatakan, Komisi IV DPR mendorong sejumlah perusahaan pulp untuk melakukan percepatan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), agar dalam waktu cepat pemenuhan bahan baku industri dapat tercukupi dari HTI dengan melibatkan masyarakat sebagai progam tanggung jawab sosial (CSR) sehingga ada peningkatan kualitas hidup sosial dan masyarakat sektor kehutanan.(*)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007