Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI yang baru diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan prajurit, bahkan menempatkan kesejahteraan prajurit sebagai salah satu skala prioritas, karena kesejahteraan akan membuat tekad anggota TNI menjadi tentara yang profesional semakin kuat.
Demikian pendapat mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD), Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan Direktur Eksekutif ProPatria, Hari Prihartono, dalam diskusi "Reformasi TNI: Mandeg atau Maju? Evaluasi terhadap Panglima Lama dan Harapan terhadap Panglima Baru" yang diselenggarakan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.
Pada 27 November, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Kepala Staf TNI AD (Kasad), Jenderal TNI Djoko Santoso, sebagai calon Panglima TNI yang baru untuk menggantikan Marsekal TNI Joko Suyanto yang akan pensiun pada akhir Desember 2007.
Kiki Syahnakri mengemukakan, pengembangan kekuatan dan kemampuan prajurit TNI di semua jajaran merupakan tugas mutlak yang harus dilaksanakan Panglima TNI yang baru.
Hal itu seiring dengan semakin beragamnya tantangan tugas yang harus dihadapi TNI. Yang tidak kalah penting, katanya, adalah pengembangan kemampuan dan profesionalitas TNI itu melalui pendekatan kesejahteraan.
Bersamaan dengan hal itu, dilakukan penataan dan penguatan kelembagaan dan doktrin sebagai bagian dari reformasi internal TNI. Menurut Kiki Syahnakri, reformasi TNI tidak bisa bediri sendiri tetapi terkait dengan kepentingan negara.
Kiki menegaskan, konsekuensi dari reformasi TNI mengharuskan TNI meninggalkan budaya lama dimana TNI pernah menjalankan politik praktis. Selanjutnya, TNI memiliki peluang besar untuk menjadi profesional di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi dengan dua hal yang tidak bisa dilupakan, yaitu kompetensi dan etika militer.
Dengan demikian, reformasi internal TNI mampu mengarah kepada terwujudnya profesionalisme TNI yang berkarakter.
Sementara itu, Hari Prihartono berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat sangat memperhatikan pola hubungan sipil-militer maupun hubungan militer-militer di bawah kepemimpinan Panglima TNI Djoko Suyanto, karena itu sebetulnya Presiden cenderung mempertahankan posisi Panglima TNI sekarang sampai situasi memungkinkan untuk dilakukan perubahan.
"Namun, hal ini tidak dimungkinkan berdasarkan UU, selain sudah barang tentu sangat rawan bagi gerbong perubahan di internal TNI sendiri karena bertumpuknya perwira aktif yang belum mendapat jabatan dan potensial menjadi masalah di kemudian hari," katanya.
Terkait pergantian Panglima TNI, Komisi I DPR dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) diharapkan menekankan program strategis ke depan, konsep keberlanjutan program strategis, pandangan dan penilaian terhadap figur, program, capaian program, kelemahan dari aspek program, dan strategi.
Selain itu, strategi calon Panglima TNI terkait rencana capaian program strategisnya serta kekuatan calon Panglima untuk mewujudkan program strategisnya.
Menurut dia, bisa jadi pergantian Panglima TNI kali ini akan menoreh sejarah baru, bukan saja bagi institusi TNI, tetapi juga sekaligus akan memberi warna dalam proses reformasi nasional ke masa depan. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
