Solo (ANTARA News) - Monopoli penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini ditangani oleh pemerintah secara bertahap harus dikurangi, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Solo, Sabtu.
Ketika menanggapi masih banyaknya masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Din berpendapat hal itu menunjukkan pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, tidak mau belajar dari kesalahan yang sudah-sudah.
Munculnya masalah-masalah yang terjadi dari tahun ke tahun, menurut dia, akibat dari penyelenggaraan haji yang terlalu dimonopoli dan monopoli ini berhubungan dengan rendahnya tingkat profesionalitas.
Oleh karena itu, kata dia, perlu segera dicari pemecahannya, yaitu dengan secara bertahap melakukan demonopoli penyelenggaraan haji oleh pemerintah.
"Perlu diuji coba, penyelenggaraan haji diserahkan secara langsung kepada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan," katanya.
Ia mencontohkan, warga Muhammadiyah diserahi tanggung jawab sendiri untuk menyelenggarakan haji. "Tiap tahun, warga Muhammadiyah yang berangkat haji sekitar 80 ribu orang. Jika masyarakat diberi kewenangan sendiri, dijamin akan lebih baik." katanya.
Menurut dia, hal itu dapat berlaku juga untuk ormas lainnya, seperti Nahdatul Ulama (NU) atau yang lainnya.
Ia mengatakan pengelolaan haji juga jangan diserahkan kepada swasta karena nanti justru akan dikomersilkan.
"Pemerintah berperan hanya sebagai operator, sementara masyarakat yang bergerak sendiri. Kasihan masyarakat kita yang menunaikan ibadah haji. Bertahun-tahun menabung untuk menunaikan ibadah haji, tetapi ketika di tanah suci justru terlantar," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
