Sebuah resolusi yang dirancang dalam tiga hari tawar menawar antara negara-negara Barat dan Arab "menekankan perlunya gencatan senjata segera, menarik seluruh pasukan Israel dari Gaza."
Resolusi itu juga menyerukan pengaturan-pengaturan di Gaza untuk mencegah penyelundupan senjata ke para pejuang Palestina dan membuka kembali tempat-tempat penyeberangan perbatasan, dan distribusi tanpa rintangan bantuan di wilayah itu, di mana lebih dari 750 warga Palestina tewas.
Beberapa pejabat Arab kuatir abstainnya AS dapat melemahkan tekanan terhadap Israel untuk mentaati resolusi itu.
Para diplomat mengatakan Menlu AS Condoleezza Rice, yang beberapa beberapa kali dalam hari itu berbicara dengan PM Israel Ehud Olmert, berbicara melalui telepon dengan Presiden AS George W.Bush persis sebelum pemungutan suara itu dilakukan.
Rice mengemukakan kepada Dewan Keamanan bahwa Washington mendukung resolusi itu dan abstain hanya karena pihaknya ingin "melihat hasil-hasil dari usaha-usaha penengahan Mesir untuk melihat apakah resolusi itu mendapat dukungan. Dia mengacu pada satu rencana yang diumumkan pekan ini oleh Presiden Mesir Hosni Mubarak .
Dengan tidak mendukung resolusi itu, AS dianggap berpihak pada sekutu dekatnya Israel, yang menyerang Gaza 27 Desember dalam usaha menghentikan serangan roket oleh para pejuang Palestina terhadap Israel selatan.
Negara-negara Arab, banyak menghadapi sentimen kuat anti Israel di dalam negeri, menegaskan Dewan Keamanan harus mengeluarkan sebuah resolusi yang mengikat yang akan memaksa Israel mengakhiri segera serangan militernya di Jalur Gaza.
Israel menentang gagasan satu resolusi PBB yang mengikat. Dubes negara Yahudi itu untuk PBB , Gabriela Shalev membuat satu pernyataan mengacu pada gagasan itu dalam pidato singkatnya di Dewan Keamanan bahwa tindakan negaranya untuk melancarkan serangan di Gaza sebagai pembelaan diri.
AS sebelumnya mendukung Israel dalam menentang satu resolusi tetapi para diplomat mengatakan negara itu kemudian mencabut keberatannya dan menyetujui dengan teks kata-kata yang hati-hati.
Rice, Menlu Inggris David Miliband dan Menlu Prancis Bernard Kouchner memperpanjang keberadaan mereka di New York untuk berunding dengan para menlu Arab di PBB mengenai satu naskah kompromi.
Miliband mengemukakan kepada Dewan Keamanan bahwa resolusi itu, yang dirancang sebagian besar oleh Inggris menunjukkan "satu konsensus ikhlas tentang tujuan-tujuan yang jelas".
Menlu Palestina Riad al Malki mengatakan " Israel, negara penjajah , harus melaksanakan segera resolusi ini," tetapi kemudian mengemukakan kepada wartawan ia kuatir negara itu tidak akan melaksanakannya.
Para diplomat Arab dan Barat berbeda pendapat menyangkut apakah resolusi itu menetapkan satu syarat hukum terhadap Israel untuk mengakhiri ofensifnya.
Para diplomat Barat mengatakan sejumlah negara Arab menginginkan sebuah resolusi disetujui sebelum sholat Jumat, untuk menghindari kemungkinan kecaman dari para jamaah, demikian Reuters. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2009
