Pontianak (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Sesjen Dephan), Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, dalam konferensi pers di Lapangan Udara Supadio, Pontianak, Jumat, menyatakan bahwa saat ini masih belum perlu penambahan personel di kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak (Malaysia Timur).
"Kami melihat tidak ditemukan indikasi perlu peningkatan kekuatan di kawasan perbatasan Kalbar-Sarawak. Kita melihat satuan-satuan TNI yang bertugas di sana mempunyai tugas untuk mengecek semua patok perbatasan dalam waktu satu tahun, dan tugas tersebut bisa dilakukan oleh satuan yang ada," kata Sjafrie.
Selain itu, TNI juga dibantu oleh kepolisian dalam menjaga keamanan di kawasan perbatasan, tetapi TNI lebih banyak memerlukan fasilitas pendukung, seperti mobilitas dan helikopter yang saat ini sudah ada helipad pada titik-titik tertentu di sepanjang perbatasan.
"Dengan penambahan sarana mobilitas, maka aktivitas penjagaan kawasan perbatasan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran," kata dia lagi.
Ia menjelaskan, manajemen di kawasan perbatasan ada dua, yaitu mikro berupa pengamanan perbatasan yang ditugaskan kepada TNI, saat ini bekerjasama dengan TDM (Tentara Diraja Malaysia), serta yang makro dengan penjagaan di dalam.
"Kami melihat peralatan deteksi yang berada di kawasan perbatasan Kalbar-Sarawak harus secanggih alat deteksi yang dimiliki setiap bandar udara yang ada. Tidak mustahil lintasan yang ada di kawasan perbatasan dijadikan lorong terhadap benda-benda terlarang masuk ke negara kita," ujar dia pula.
Sjafrie mengatakan, penambahan persenjataan berat hingga kini masih belum diperlukan, karena dinilai masih belum terlalu mendesak. Apalagi anggaran pertahanan pembelian persenjataan yang relatif kecil.
Sebelumnya, Panglima Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI George Robert Situmeang mengatakan, karena luas daerah perbatasan langsung darat maupun laut antara Kalimantan dan Malaysia Timur (Sarawak) berpotensi menimbulkan kerawanan di segala aspek.
"Kerawanan itu diantaranya konflik, sasaran eksploitasi kekayaan alam, kegiatan illegal logging (pembalakan liar), jalur pedagangan gelap, penyelundupan, perdagangan manusia, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan potensi kerawanan lain-lain," kata Situmeang lagi.
Menurut Pangdam VI, selain telah membentuk lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat, pihaknya juga telah membangun sebanyak 46 pos pengamanan perbatasan Kalimantan-Sarawak di tahun 2006, yang dinilai masih belum memadai.
Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal, karena dengan panjang mencapai 2.000 km, setidaknya memerlukan pos pengamanan lebih banyak lagi.
"Kami akan menambah pos pengamanan perbatasan secara kontinu sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," ujar dia lagi.
Kapolda Kalbar, Brigjen Polisi Zainal Abidin Ishak, mengatakan, Kepolisian Daerah Kalbar, akan mendapatkan penambahan personel sebanyak satu batalion Brigade Mobil yang akan bertugas menjaga keamanan di kawasan perbatasan Kalbar-Malaysia Timur sepanjang 857 kilometer
Personel tambahan tersebut akan ditempatkan pada titik-titik rawan di sepanjang perbatasan yang dilengkapi asrama. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
