Madiun (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sepakat menyatakan penolakan terhadap gerakan "people power" yang mengarah ke tindakan untuk menggulingkan pemerintah sah terutama pasca-Pemilu 2019.

Ketua MUI Kabupaten Madiun Muhammad Sodiq, Senin, mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Madiun telah usai dan berjalan lancar serta damai.

"Untuk itu, sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak penyelenggara yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Di antaranya, TNI, Polri, KPU, Bawaslu bersama seluruh jajarannya. Yang tidak kalah penting adalah masyarakat yang telah menyalurkan hak pilihnya," ujar Sodiq.

Menurut dia, jika dalam proses penghitungan  suara ditemukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, ketidakadilan, ataupun kecurangan, hendaknya dikritik dengan tindakan sesuai hukum dan bukan ajakan untuk melakukan gerakan sosial yang mengarah ke makar.

"Jika ada kecurangan dan ketidakadilan dalam proses penghitungan suara, marilah kita laporkan dengan menggunakan jalur hukum yang telah tersedia," kata dia.

Ia mengemukakan, pelaksanaan pemilihan umum 2019 secara nasional dan khusus di Kabupaten Madiun telah sesuai aturan yang berlaku. Kini semua pihak harus bersabar menunggu hasil dari penghitungan akhir KPU RI pada 22 Mei 2019.

Ia mengaku prihatin, di tengah proses rekapitulasi yang dilakukan KPU, mencuat informasi adanya pihak-pihak yang mengancam akan melakukan aksi "people power" karena  tidak puas dengan hasil Pemilu 2019,

Aksi "people power" tersebut diserukan melalui grup-grup "whatsapp" secara masif tanpa diketahui siapa pengirim awalnya dan tidak bisa dipertangggungjawabkan.

Untuk itu, MUI Kabupaten Madiun juga meminta masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, tidak terprovokasi dengan gerakan "people power" pasca-Pemilu 2019.

"Marilah kita kawal proses penghitungan suara pemilu dengan cara yang baik. Kita harus bertindak sesuai konstitusi. Kita harus bertindak sesuai hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Hukum harus menjadi panglimanya," kata Sodiq.

Bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, pihaknya juga mengajak warga Kabupaten Madiun untuk menyucikan pikiran, hati, dan perbuatan yang dapat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Pada Ramadhan ini mari kita menyucikan hati, pikiran, dan perbuatan sehingga kita dapat berpuasa dengan baik, bukan puasa lahir tapi juga batiniah. Dengan berpuasa yang baik dan akhlak yang mulia, Insya Allah puasa kita akan diterima," katanya.

 

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019