Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Boediono mengatakan hingga 2009 kebijakan ekonomi pemerintah akan tetap dalam bentuk yang selama ini berlangsung, yaitu matriks.
"Intinya pokok yang merupakan alat menggkoordinasi kebijakan dan peta jalan (roadmap) selama 2 tahun ke depan (2008-2009, adalah matriks itu," kata Boediono, di Jakarta, Rabu.
Selama ini berbagai paket kebijakan ekonomi yang pernah diterbitkan pemerintah (Inpres Nomor 3Ttahun 2006 dan Inpres Nomor 6 Tahun 2007) berbentuk matriks.
"Nanti matriks-matriks itu apakah dipayungi dengan Inpres atau lainnya, tidak masalah," kataB Boediono.
Menurut dia, paket kebijakan terakhir (Inpres Nomor 6/2007) memuat semua aspek dari mulai perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi sektor keuangan, dan pemberdayaan UMKM.
"Itu merupakan kerangka yang dapat dimonitor pelaksanaannya oleh masyarakat," kata Boediono.
Bentuk matriks yang selama ini berlangsung memuat kebijakan pemerintah, program, tindakan, keluaran, target penyelesaian, sasaran, dan penanggung jawab.
"Saya kira bentuk itu masih efektif, dan nanti kita akan buat matriks dulu, sedangkan dasar hukumnya nanti kita lihat," katanya.
Mengenai berbagai rencana tindak dalam Inpres Nomor 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, yang belum selesai, Boediono menjelaskan akan dilanjutkan tahun 2008.
"Akan dilanjutkan tahun depan, yang baru dimasukkan," katanya.
Karena itu, selain berisi kebijakan lama yang belum selesai di 2007, paket kebijakan baru juga akan berisi sejumlah hal baru.
Namun terhadap rencana tindak yang belum terlaksana, pemerintah akan berusaha menyelesaikan dalam sisa waktu yang ada.
"Yang belum selesai karena sebagian berkaitan dengan pembahasan RUU yang belum selesai. Selain itu, juga karena ada di antara kita yang belum sepakat. Tapi kita akan kejar penyelesaiannya," kata Boediono. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
