Makassar (ANTARA News) - Kajian Ekonomi Regional (KER) yang selama ini disusun oleh Kantor Cabang Bank Indonesia (BI) seharusnya menjadi landasan dalam membuat kebijakan ekonomi pemerintah daerah (pemda).
"Ini semua terkait dengan peranan BI sebagai mitra Pemda dalam menyajikan data, analisis, kajian, dan hasil penelitian di bidang ekonomi, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing," jelas A. Rizal Djaafara, Pimpinan BI Makassar.
Menurut putra Gorontalo yang mulai bertugas pada pertengahan Desember 2007 di Makassar, KER yang telah dihasilkan selama ini selain dipresentasikan di forum-forum tertentu, juga diberikan ke Pemda sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan sektor ekonomi.
"Hanya saja, belum semua pemda baik di kabupaten atau di kota di daerah ini, yang menggunakan KER dari BI, padahal validitas dan keakuran datanya bisa dipertanggung jawabkan alias mendekati keadaan yang sesungguhnya," katanya.
Momentum tahun ini bagi BI yang terkait dengan pembangunan daerah, lanjutnya, BI sejak Juli 2007 telah menggulirkan program "revitalisasi dan Reorientasi KBI" sebagai salah satu program riil dari komitmen BI terhadap negara dan bangsa dalam rangka mendukung mendukung upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Melalui program ini, kembali dipertegas misi Kantor BI sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah," katanya.
Ia menambahkan, hal itu dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran dan pengawasan bank serta sebagai mitra kerja Pemda dan lembaga terkait lainnya. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
