"Pemerintah Indonesia menjadikan program percepatan penurunan anak kerdil sebagai prioritas nasional dan menyusun sebuah strategi nasional yang juga mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)," kata Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, anak kerdil menjadi ancaman besar bagi pembangunan manusia di Indonesia akibat berkurangnya produktifitas anak ketika dewasa.
Kunjungan yang dilaksanakan pada 21-24 Juni 2019 dalam rangka South-South Cooperation tersebut diikuti oleh para pejabat pemerintahan yang terdiri dari sembilan delegasi dari Timor Leste yang dipimpin Odete da Silva Viegas, General Director for Health Services Delivery, Kementerian Kesehatan dan delapan delegasi dari Kamboja yang dipimpin oleh HE Prak Sophonneary, Sekretariat Negara Kamboja.
Kunjungan delegasi kedua negara itu diawali lokakarya di Jakarta pada 20-21 Mei 2019, yang dipimpin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Republik Indonesia. Selanjutnya dilakukan kunjungan untuk melihat langsung keberhasilan Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan prioritas nasional pada 22-23 Mei 2019.
Lombok Barat merupakan satu dari 100 kabupaten/kota prioritas percepatan pencegahan anak kerdil, yang berhasil menurunkan prevalensi anak kerdil dari 45,9 persen pada 2013 menjadi 28,7 persen pada 2018 berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018 Kemenkes.
Pada 2018 angka ASI eksklusif di Kabupaten Lombok Barat tersebut telah mencapai 80 persen. Sementara, sekitar 90 persen rumah tangga telah memiliki akses air bersih dan sekitar 91,5 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi yang layak.
Data e-posyandu Dinkes Lombok Barat juga mencatat prevalensi stunting turun, dari 28,9 persen (2018) menjadi 25,2 persen (2019).
Ketua Pokja Kebijakan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan mengatakan, penyelenggaraan intervensi yang multi-sektor perlu dilakukan secara konvergen di tingkat pusat, daerah, hingga ke desa dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor.
"Belajar dari pengalaman di berbagai negara lain, Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen memimpin langsung upaya pencegahan anak kerdil melalui intervensi yang menyeluruh dan konvergen dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi anak kerdil," kata Elan.
Selama di Lombok Barat, delegasi melihat peran dan keterlibatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam percepatan penanganan anak kerdil di puskesmas dan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, rombongan juga menengok Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kuripan, Lingsar dan Gunungsari.
Program-program multi-sektor tersebut terbukti memberikan dampak terhadap kualitas gizi pada balita.
Oleh karenanya, pencegahan anak kerdil tidak cukup hanya dengan memberikan akses makan bergizi atau layanan sektor kesehatan lainnya, melainkan juga akses air bersih, jamban layak dan bersih serta penyediaan dan pengolahan makanan.
Baca juga: Program percepatan pencegahan "stunting" diluncurkan Pemkab Lamongan-Jatim
Baca juga: Menkes: pencegahan kekerdilan dari sekolah
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019
