Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberian insentif fiskal kepada perusahaan yang akan melepas sahamnya ke masyarakat atau "go public".
"Saya setuju untuk diberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang 'go public', dengan syarat minimal saham yang dilepas 40 persen, dan PP-nya jika sudah selesai segera saya tandatangani," kata Presiden, saat berdialog dengan pelaku pasar saham di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Rabu.
Menurutnya, dengan insentif ini diharapkan lebih banyak lagi perusahaan di Indonesia yang akan melepas sahamnya ke masyarakat, sehingga akan memperkuat pasar saham di Tanah Air.
Presiden juga meminta lebih banyak lagi investor individu dan domestik di pasar modal. Jika keduanya bisa diperkuat maka pasar modal bisa kuat terhadap goncangan ekonomi dunia karena penyangganya berasal dari dalam negeri.
Sementara Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada 2007 tercatat sebanyak 61 perusahaan melakukan penawaran umum, 23 di antaranya melakukan emisi saham dan 38 melakukan emisi obligasi. Totalnya mencapai Rp47 triliun ini yang tercatat untuk masuk di dalam pencatatan PDB yang merupakan komponen investasi.
Dibandingkan 2006, terjadi pertambahan sebanyak 12 emiten saham dan 14 emiten obligasi dengan total nilai emisi mencapai Rp12,77 triliun. Hal ini menunjukkan berbagai bentuk bahwa industri pasar modal dengan sektor riil suatu hubungan yang tidak terpisahkan.
Tahun lalu, kata Menkeu, untuk pertama kalinya sejak industri ini diliberalisasikan pada awal 1990 partisipasi pemodal domestik telah berada di atas aktivitas transaksi dari pemodal asing.
"Jadi sebetulnya kita sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Menkeu.
Meski begitu, dalam mencermati trend itu bukan berarti peran investor asing mulai berkurang ,tetapi karena partisipasi investor domestik semakin meningkat dalam budaya berinvestasi di pasar modal termasuk masyarakat umum.
Menkeu juga mengemukakan jajaran BEI menyumbang Rp 3 miliar untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. Presiden juga mengingatkan bencana alam bisa mengganggu ketahanan pangan sehingga Pemerintah perlu menambah anggaran untuk penanganan bencana alam. (*)
Pewarta: muhaj
COPYRIGHT © ANTARA 2008
