"Tingginya aktivitas publik, harus diimbangi oleh bertambah baiknya pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik, terutama untuk angkutan transportasi laut," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Malut, Sofyan Ali di Ternate, Kamis.
Menurut dia, hampir setiap tahun persoalan yang sama terjadi berulang-ulang seperti harga tiket yang melonjak, alat transportasi yang terbatas dan merebaknya pungutan liar yang berdampak pada aspek keselamatan dan ketidaknyamanan masyarakat.
Sehingga, untuk memastikan pelayanan publik menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2019 di provinsi Malut, maka Ombudsman RI perwakilan Malut sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik akan melakukan pengawasan yang difokuskan pada beberapa titik di kota Ternate.
Sofyan mengatakan, pihaknya akan memantau sejumlah pelayanan arus mudik diantaranya adalah Bandara Udara Sultan Babullah, Pelabuhan Laut Ahmad Yani dan Pelabuhan Bastiong, pelabuhan penyeberangan Fery di Bastiong dan pelabuhan speed boat manggadua dan dufa-dufa.
"Ombudsman memfokuskan pengawasan pada titik-titik tersebut karena menjadi pusat arus mudik baik keluar-masuk Maluku utara maupun antar daerah/pulau dalam provinsi Malut," katanya.
Oleh karena itu, Ombudsman Malut mengimbau kepada pengelola Bandara Udara Sultan Babullah Ternate, KSOP Ternate dan ASDP Ternate dan pihak terkait lainnya agar mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan pelayanan arus mudik kepada masyarakat, termasuk memaksimalkan pengawasan kepada petugas lapangan.
Demikian halnya masyarakat pengguna alat transportasi agar apabila mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada agar dapat menyampaikan laporan/pengaduan kepada bagian pengaduan pada institusi tersebut atau kepada Ombudsman Maluku Utara. Pengaduan dapat disampaikan melalui SMS ke 081347474747 atau 082347808018.
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019
