Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Departemen Perhubungan meningkatkan komunikasi dan konsultasi dengan Uni Eropa sehingga komisi itu bisa mengapresiasi upaya perbaikan keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia serta mencabut larangan terbang yang berlaku sejak Juli 2007.
"Kita sudah melakukan koreksi dan perbaikan untuk lebih menjamin keselamatan penerbangan udara. Saya berharap itu terus dikomunikasikan bahwa kita pun bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan," kata Presiden Yudhoyono seusai memimpin rapat kabinet terbatas menyangkut kinerja departemen terkait pada 2007 dan program prioritas 2008.
Rapat yang digelar di Kantor Dephub Jakarta, Rabu itu dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Polhuk HAM Widodo AS, Meneg BUMN Sofyan Djalil dan Menteri PU Djoko Kirmanto.
Menurut Presiden Yudhoyono, komunikasi dan konsultasi yang terbina baik dengan pihak Uni Eropa akan memberikan jaminan bahwa UE mengetahui kesungguhan Indonesia untuk memelihara keamanan dan keselamatan penerbangan.
"Saya berharap semua pihak bertanggung jawab, operator penerbangan utamakan keselamatan, regulator jangan lunak dan permisif kalau ada penyimpangan yang membahayakan keselamatan," tambahnya.
Menurut Kepala Negara, keamanan dan keselamatan penerbangan adalah hal yang mutlak sekalipun tanpa audit atau penilaian pihak asing agar para penumpang transportasi publik baik darat, laut ataupun udara merasa nyaman dan aman dalam berpergian.
"Oleh karena itu tanpa larangan dari UE pun kalau melihat 10 tahun kecelakaan yang terjadi di negara kita, kita harus
all out meningkatkan derajat keselamatan transportasi," jelasnya.
Mengenai penundaan rencana kunjungan ke sejumlah negara di Eropa terkait dengan larangan terbang itu, Kepala Negara mengatakan bahwa secara moral dan politik larangan terbang itu menghambat hubungan kerjasama antara kedua belah pihak.
"Saya akan teruskan rencana dan langkah-langkah kita agar transportasi makin aman dan baik serta agar negara lain juga tahu kita punya derajat keselamatan dan keamanan yang makin baik dari sekarang ke depan," ujarnya.
Sementara itu Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal yang ditemui seusai rapat mengatakan bahwa UE telah memuji upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah Indonesia namun masih menunggu persetujuan dari 26 negara Eropa jika perbaikan yang dilakukan Indonesia bersifat permanen.
"Mereka takut jika kemudian ada penurunan," katanya.
Lebih lanjut Menhub mengatakan bahwa UE menggunakan referensi audit ICAO internasional (organisasi penerbangan sipil internasional) terkait restrukturisasi organisasi pada Ditjen Perhubungan Udara yaitu pemisahan antara keselamatan dan keamanan.
"Padahal itu tidak ada kaitannya dengan larangan terbang tapi bisa dilakukan sambil jalan," ujarnya.
Disebutkan bahwa rapat terakhir dengan pihak UE dilakukan pada November 2007, sementara itu pada 20 Januari 2008 Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional tentang Keamanan Penerbangan di Bandung.
"Di situ (Bandung) akan dilakukan upaya-upaya peningkatan komunikasi dan lobi," katanya. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2008
