Kediri (ANTARA News) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri mengutuk keras tindakan intimidasi yang dilakukan oknum pejabat Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, terhadap wartawan harian Seputar Indonesia (Sindo) Solichan Arif terkait pemberitaan mengenai penyunatan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) di daerah itu.
"Bagaimanapun juga tindakan intimidatif pejabat Pemkab Tulungagung dan para kepala desa di Tulungagung terhadap kawan kami bisa dikategorikan aksi premanisme terhadap pers," kata Ketua AJI Kediri, Dwijo U Maksum, Kamis.
Apalagi ancaman tersebut dilakukan di kantor Bappekab Tulungagung, Rabu (9/1), yang merupakan instansi resmi pemerintahan.
Langkah selanjutnya, AJI Kediri akan akan berkoordinasi dengan AJI Indonesia dan pengurus AJI di Tanah Air untuk memberikan dukungan dan pembelaan hukum kepada Solichan Arif.
AJI Kediri juga minta pengelola Harian Sindo untuk turut memberikan perhatian dan perlindungan jaminan keselamatan kepada Solichan Arif.
"Karena salah satu opsi memindahkan wilayah tugas Solichan Arif dari Tulungagung ke Blitar kami anggap bukanlah solusi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan ini," kata Dwijo.
Kepada ANTARA di Tulungagung, Solichan Arif mengaku masih syok setelah mendapatkan intimidasi di kantor Bappekab Tulungagung terkait berita yang ditulisnya dalam tiga edisi terakhir itu.
"Saya masih belum bisa melakukan apa-apa karena takut kalau-kalau mereka berbuat nekat kepada saya," katanya menuturkan.
Ia menceritakan, Rabu (9/1) siang dipanggil Kepala Bappekab Tulungagung, Indra Fauzi, untuk dimintai klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dugaan penyunatan dana JPS di Kabupaten Tulungagung pada 2007 hingga mencapai Rp1,215 miliar.
Arif pun lalu mengajak beberapa teman wartawan yang sebelumnya juga memberitakan kasus itu. "Tapi sampai di sana ternyata sudah ada sedikitnya 20 orang kepala desa. Saya malah diancam untuk tidak memberitakan masalah JPS lagi. Sayapun lalu meninggalkan tempat itu, sebelum mereka mengamuk," katanya.
Seperti diberitakan Selasa (8/1) lalu, Koordinator Pendamping Dana JPS Kabupaten Tulungagung, Amaludin Syarif mengaku, mendapatkan laporan mengenai pemotongan JPS di setiap desa.
"Kami banyak menerima laporan dari sejumlah Pokmas (Kelompok Masyarakat) melalui SMS, kalau banyak terjadi pemotongan dana JPS itu," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
