Jakarta (ANTARA News) - Pengacara dan praktisi hukum Cyprus Tatali, di Jakarta, Selasa, menyatakan, negara harus mampu memberikan keputusan hukum seadil-adilnya, terhadap kasus-kasus yang dihadapi HM Soeharto, tetapi juga Ir Soekarno.
"Kita harus belajar berperilaku adil. Jika ada proses hukum, apakah itu pengampunan atau yang lainnya terhadap Pak Harto, itu juga mestinya dirasakan oleh Bung Karno, agar keluarga besar dua mantan pemimpin kita itu tidak terus dilanda ketidakpastian," katanya.
Cyprus Tatali yang juga Wakil Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakunham) DPP Partai Golkar, menambahkan, pihaknya setuju dengan usulan perlunya suatu "terobosan hukum" atau tindakan istimewa oleh negara menghadapi kasus Soeharto.
"Ini memang kasus istimewa. Sebab, kita semua telah terlanjut menetapkan kasus Pak Harto dalam sebuah Ketetapan MPR, tanpa proses peradilan. Mestinya jangan dibalik begitu. Yang benar, proses hukum dulu baru ada undang-undang atau ketetapan," tandasnya.
Cyprus Tatali mengaku, dirinya memang hingga kini belum memperoleh jawaban pasti atas perilaku hukum yang berkaitan dengan kasus Pak Harto bersama kroni-kroninya.
"Ini terjadi karena kasus HM Soeharto lebih diarahkan pada keputusan politik bukan hukum. Padahal, inilah yang menjadi asal terjadinya ketidakpastian kapan berakhirnya kasus tersebut dan akan menjadi beban seumur hidup anak cucu cicit beliau," paparnya.
Hal ini juga, menurut Cyprus Tatali, berlaku pada Bung Karno, yang terlanjur `divonis` oleh sebuah Ketetapan MPRS di masa awal kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden ke-2 RI.
"Kedua kasus ini memang bisa saya katakan `kabablasan`. Kita cenderung terbawa oleh emosi dan dendam kesumat tanpa berpikir panjang dan tidak diletakkan di atas dasar konstitusi," kata Cyprus Tatali yang alumni Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini. (*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
