Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pengelola perbankan syariah nasional bisa menjadi pemain domestik, namun memiliki kualitas layanan dan kinerja bertaraf internasional.
Presiden Yudhoyono mengemukakan hal itu dalam pidatonya pada Festival Ekonomi Syariah 2008 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu.
"Saya minta semua pelaku ekonomi syariah dapat menjadikan perbankan syariah sebagai platform pusat ekonomi syariah di Asia, bahkan Insya Allah di dunia," kata Presiden.
Menurut Presiden, terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia akan membuka peluang lebih luas untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan dari pasar keuangan internasional demi mendukung program pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat secara optimal.
"Untuk lebih mempercepat sistem ekonomi syariah di tanah air, saya meminta Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, dan Menteri Keuangan serta pihak terkait menjadikan pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu agenda nasional," katanya.
Untuk itu, perbankan syariah nasional harus selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis pemerintah, seperti arsitektur perbankan Indonesia, arsitektur sistem keuangan Indonesia, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional dan jangka panjang nasional.
Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dari kegiatan yang mendukung tercapainya rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.
Sementara itu, Gubernur BI, Burhanudin Abdulah, mengatakan perkembangan perbankan syariah nasional dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan.
Aset perbankan syariah pada September 2007 telah hampir mencapai Rp30 triliun yang didorong strategi perluasan layanan yang lebih ekspansif dan penyaluran pendanaan bagi pemberdayaan UMKM.
"Periode November 2007 pembiayaan UMKM mencapai Rp19 triliun atau lebih tinggi dua kali lipat dari pembiayaan non UMKM yang hanya sebesar Rp7,9 triliun, kata Presiden.
"Demikian juga finance deposit ratio (FDR) perbankan syariah pada periode yang sama telah mencapai di atas 100 persen atau jauh dari loan to deposit ratio (LDR) yang masih berkisar 70 persen."
Melihat perkembangan pencapai pertumbuhan perbankan syariah Indonesia, Presiden berharap proses penyelesaian pembahasan RUU Perbankan Syariah dan RUU Sertifikat Berharga Syariah Nasional dapat segera diselesaikan.
"Pemerintah dan DPR sungguh ingin menyelesaikan dua UU ini tepat pada waktunya karena dapat memperkokoh industri keuangan syariah serta menjadi insentif bagi para investor," katanya.
Pada akhir sambutannya Presiden mengajak seluruh pelaku ekonomi melakukan program akselerasi perbankan syariah nasional yang diharapkan mendorong industri perbankan nasional secara keseluruhan.
Khusus kepada pengelola bank syariah di tanah air, Presiden mengimbau mereka dapat memfokuskan pembiayaan serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat terutama kalangan UMKM.
Hadir pada kesempatan itu sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Gubernur BI Burhanudin Abdulah, dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. (*)
Pewarta: muhaj
COPYRIGHT © ANTARA 2008
