New Delhi (ANTARA News) - Perundingan putaran Doha diharapkan selesai akhir tahun ini, karena jika tidak sistem perdagangan bebas dunia yang sudah dibicarakan selama tujuh tahun akan tetap terkatung-katung atau batal sama sekali.
Oleh karena itu, Wakil Menteri Ekonomi Senior Jepang Yoshitaka Shindo dalam diskusi panel yang dihadiri menteri ekonomi dari sejumlah negara termasuk Indonesia di Delhi, Kamis, mendesak agar negara maju menunjukkan kemauan untuk menyelesaikan negosiasi putaran Doha.
"Tantangannya sekarang adalah seberapa cepat kita bisa menyelesaikan negosiasi putaran Doha ini. Perundingan ini sedang dalam masa kritis dan ini sudah berlangsung tujuh tahun sejak dimulainya perundingan," katanya.
Dalam diskusi panel itu hadir Menteri Perdagangan Indonesia, Menteri Perdagangan dan Industri India, serta Menteri Perdagangan Australia.
Menurut Shindo, jika perundingan Doha tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun ini, maka kesepakatan mengenai sistem perdagangan bebeas dunia akan terkatung-katung dalam waktu yang lama atau gagal.
Apalagi, lanjut dia, beberapa negara angota akan menghadapi pemilu dalam waktu dekat.
Sementara Menteri Perdagangan Indonesia, Mari Elka Pangestu, mengatakan kelanjutan perundingan Doha akan sangat bergantung pada keberhasilan dalam negosiasi sektor pertanian. Oleh karena itu, negara-negara maju diminta mulai menunjukkan sikap yang mendukung.
"Harus ada yang menunjukkan kepemimpinannya untuk memastikan perundingan ini bisa diselesaikan," ujar Mari.
Ia menambahan telah siap untuk melakukan negosiasi namun masih menunggu tawaran baru dari negara-negara maju. "Kami siap untuk negosiasi, tapi kamu mau lihat dulu apa saja yang ditawarkan (negara berkembang)," tambahnya.
Mari juga menegaskan perundingan yang juga disebut putaran pembangunan Doha harus mengutamakan tujuan pembangunan dan mempertimbangkan pengaruh negatif dari pembukaan akses pasar di negara berkembang.
"Perdagangan merupakan jalan mencapai pembangunan. Pembukaan pasar tidak boleh terjadi dalam waktu singkat karena bagi negara berkembang pasti ada pengaruh negatifnya. Oleh karena itu perlakuan khusus (special and differential treatment) merupakan unsur penting dalam negosiasi,"jelasnya.
Mendag menekankan pentingnya konsep Special Products (SP) dan Special Safeguard Mechanisme (SSM) bagi negara berkembang mengingat sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya di sektor tersebut.
"Di negara maju penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian itu hanya 2-4 persen, di negara berkembang bisa lebih dari 40 persen. Jadi, sangat berbeda dampaknya saat pasar dibuka," paparnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan dan Industri India, Kamal Nath menegaskan pentingnya penghapusan hambatan nontarif untuk kesuksesan perundingan Doha.
"Berbagai hambatan non-tarif yang menyulitkan produk ekspor negara berkembang untuk masuk ke pasar tentu harus dihilangkan," ujarnya.
Ia mengkritik Amerika Serikat (AS) yang masih enggan menurunkan tarif Bea Masuk (BM) untuk beberapa produk pertanian.
Menteri Perdagangan Australia, Simon Crean, mengaku tetap optimistis perundingan putaran pembangunan Doha akan bisa mencapai kesepakatan.
"Saya akan berupaya agar dapat terjadi reformasi di bidang pertanian di negara-negara berkembnag seperti di AS, Eropa dan Jepang," ujar Crean.(*)
Pewarta: muhaj
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
