Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah, Jumat, mengusulkan empat inisiatif untuk untuk dijadikan pikiran dan rancangan pembangunan ekonomi nasional ke depan. Burhanuddin, dalam acara "Banker Dinners", Jumat, mengatakan, keempat inisiataif itu adalah inisiatif bidang moneter, bidang perbankan, bidang sistem pembayaran dan bidang sektor riil. Menurut dia, untuk bidang moneter terdapat tiga inisiatif yang akan diambil oleh BI, yaitu memperdalam pasar keuangan domestik, memperkuat efektifitas penerapan "inflation targeting framework (ITF)", dan membangun perangkat analisa kebijakan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Untuk memperdalam pasar keuangan domestik, kata Burhanuddin, perlu adanya peningkatan daya tahan dan stabilitas sistem keuangan serta meminimalisir potensi gejolak dari pasar global. "Kita memerlukan adanya pasar keuangan domestik yang lebih kuat, lebih dalam dan lebih likuid," jelasnya. Untuk itu BI akan kembali mengaktifkan instrumen-instrumen dan jenis transaksi yang telah dimiliki, namun selama ini tidak digunakan yaitu SBI (sertifikat BI) dengan tenor enam dan sembilan bulan, transaksi `repurchase agreement` (REPO) SUN dan foreign exchange swap (FX swap). Untuk memperkuat efektifitas penerapan ITF, BI menilai masih terbuka peluang untuk mengoptimalkan strategi implementasi kebijakan moneter yang saat ini diterapkan. Burhanuddin mengungkapkan, BI akan melakukan serangkaian "tactical moves" (langkah-langkah taktis) guna mengurangi distorsi yang selama ini terjadi di pasar uang antar bank overnight (PUAB O/N). Kondisi ini menyebabkan fluktuasi ketersedian likuiditas, tingginya voltilitas suku bunga dan adanya struktur suku bunga jangka pendek yang curam (steep short-term yield curve) di pasar uang. Semua distorsi dinilai dapat mengaburkan sinyal kebijakan moneter di dalam mengelola ekspektasi masyarakat. Sementara itu untuk membangun perangkat analisa kebijakan menyongsong MEA 2015, yaitu membuat beragam perangkat analisa baru yang dapat memberikan masukan bagi pemangku kebijakan di sektor lain, maupun bagi keperluan Rapat Dewan Gubernur BI dalam melihat implikasi moneter.(*)

Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008