Samarinda (ANTARA News) - Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XVII yang digelar selama dua pekan di Kalimantan Timur Juli mendatang, diperkirakan akan menyerap dana sekitar Rp600 miliar.
Ketua Harian Panitia Besar PON Kaltim Syaiful Teteng ditemui di Samarinda, Jumat, mengatakan bahwa biaya penyelenggaraan membengkak sekitar Rp150 miliar dari yang diestimasikan sebelumnya yakni Rp450 miliar.
"Dana paling banyak dibutuhkan untuk akomodasi, transportasi dan konsumsi," kata Teteng yang juga menjabat sebagai Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Estiamasi dana tersbeut merupakan perhitungan dari panitia yang dibantu oleh tim dari Universitas Mulawarman Samarinda, menacu pada pendanaan dua event PON sebelumnya dan kondisi di Kaltim.
Menurut dia, perubahan sejumlah lokasi pertandingan cabang olahraga (Cabor) menjadi pemicu membengkaknya perhitungan kebutuhan biaya penyelenggaraan. Tarik ulur lokasi cabor diakuinya telah menghambat persiapan dan membebani kerja panitia.
Selama tahun lalu telah terjadi perubahan terhadap lima lokasi cabor yang akan dipertandingkan. Cabor dayung dari Samarinda dipindah ke Balikpapan, lokasi terjun payung dari Kabupaten Kutai TImur dipindah ke Tarakan, cabor judo dari Samarinda ke Kutai Kartanegara, paralayang dari Kutai Kartanegara ke Berau, dan taekwondo dari Kutai Timur ke Samarinda.
Ia menambahkan bahwa pembengkakan dana penyelenggaraan PON dipastikan akan membebani APBD Provinsi Kaltim. Perlu diketahui Kaltim sebagai tuan rumah sebelumnya telah menjanjikan akan menanggung semua biaya transportasi dan akomodasi pesarta PON selama event tersebut.
Sebagai salah satu solusi, Teteng mengatakan pemerintah setempat telah menyurati Menpora, Menteri Keuangan, Bappenas dan DPR-RI untuk membantu penyelenggaraan PON dari dana APBN.
Ketua Bidang Humas Panitia Besar PON Kaltim, Jauhar Effendi, mengatakan bahwa dana penyelenggaraan paling banyak tersedot untuk menanggung biaya peserta yang diperkirakan mencapai 10.500 orang atlet dan official. Belum lagi panitia juga menanggung pembiayaan tamu dan undangan dari pejabat pusat dan daerah.
"Jumlah keseluruhan yang mesti ditanggung mencapai 12.000 orang," katanya.
Mengenai pendanaan, Jauhar mengatakan semestinya dana penyelenggaraan juga turut ditanggung oleh tujuh kabupaten dan kota yang menjadi penyelenggara Cabor. Namun, ia mengatakan komitmen dari pemerintah daerah belum terlihat.
"Pemkab Kutai Kartanegara pernah berjanji menanggung 25 persen dari dana penyelenggaraan. Tapi sampai sekarang belum jelas," katanya.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
