Jakarta (ANTARA News) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Muliaman D. Hadad, mengatakan bahwa BI dan pemerintah perlu koordinasi yang lebih padu menghadapi sinergi antara perbankan dengan lembaga keuangan (LK) lainnya.
"Peraturan BI dengan Bapepam-LK banyak yang tidak sinkron (sesuai), aturan tentang goovernance (tata kelola yang baik) misalnya banyak yang tidak sinkron, aturan tentang produk bersama misalnya, banyak yang tidak sinkron," katanya dalam diskusi "Pemantapan Ketahanan Industri Perbankan Indonesia 2008" di Jakarta, Senin.
Padahal, menurut dia, saat ini banyak sekali sinergi yang terjadi antara lembaga keuangan dengan perbankan terutama dalam mengeluarkan produk-produknya. Seperti reksadana, banccasurance (asuransi yang diperjualbelikan di bank), asuransi unit link dan sebagainya.
Ia menambahkan, sinergi antara perbankan dan lembaga keuangan tersebut dalam jenagka panjang tidak terelakan.
Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya manajer investasi asing yang langsung menemui orang-orang kaya di daerah untuk menawarkan produknya di luar negeri.
"Orang-Orang kaya di daerah banyak didatangi manajer-manajer investasi asing untuk menanamkan modalnya di luar negeri. Bila kita melakukannya di luar negeri tak semudah itu," katanya.
Untuk itu menurut dia perlu koordinasi yang lebih baik antara Bank Indoensia sebagai regulator (pembuat aturan) dan pengawas untuk perbankan dan pemerintah sebagai regulator dan pengawas pada lembaga keuangan lainnya.
Sementara itu, menurut dia, ke masa depan perkembangan bank universal yaitu perbankan yang bisa melakukan layanan keuangan non-bank bakal tak terelakan.
Untuk itu, ia menilai, maka koordinasi peran pemerintah dan BI semakin dibutuhkan, sebab bank nantinya tidak lagi hanya mengurusi masalah intermediasi keuangan, tetapi juga dapat menjadi lembaga investasi dan juga asuransi. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2008
