Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai hingga saat ini Indonesia belum memiliki politik pertanian yang mantap sehingga pembangunan sektor pertanian tidak menunjukkan kemajuan berarti.
"Politik pertanian yakni kebijakan yang mendasar sebagai acuan untuk jangka waktu tertentu," kata Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI, Siswono Yudhohusodo di Jakarta, Senin.
Tidak adanya politik pertanian yang mantap tersebut, tambahnya, terlihat dari kebijakan pangan yang cenderung melakukan impor dibandingkan meningkatkan produksi dalam negeri guna mencukupi kebutuhan nasional.
Selain itu, luas lahan pengusahaan petani terus menyusut tanpa ada program nyata untuk mengatasinya, lemahnya penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas benih dan kualitas produk.
Kebijakan lain yakni kurangnya perlindungan harga telah mengurangi gairah petani untuk meningakatkan produksi bagi beberapa komoditas dan menjadikan Indonesia pasar bagi produk pertanian luar negeri yang sebenarnya bisa diproduksi di tanah air.
Lemahnya lobi pemerintah di tingkat internasional mengakibatkan lemahnya pembangunan industri pasca panen yang nilai tambahnya sangat tinggi, sementara itu pasar dunia cenderung mendikte Indonesia untuk menjadi produsen bahan mentah saja.
Siswono mencontohkan, Eropa menerapkan Bea Masuk (BM) impor kakao ke kawasan tersebut sebesar lima persen, sedangkan komoditas serupa dari Afrika yang masuk ke negara-negara Eropa bebas BM.
"Bahkan jika kakao Indonesia diekspor dalam bentuk bubuk akan dikenakan BM impor 20 persen. Ini membuktikan lobi internasional terhadap komoditas pertanian lemah," katanya.
Sebaliknya, tambahnya, ketiga instrumen yang dimiliki pemerintah seperti fiskal, moneter dan administrasi belum optimal digunakan bagi pembangunan kemandirian pangan.
Selain itu juga tidak dimanfaatkan secara efektif untuk menjadikan Indonesia produsen utama produk pertanian tropis.
"Pemerintah terkesan kurang percaya diri," kata mantan Ketua Umum HKTI itu.
Sementara itu, Ketua Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan, Partai Demokrasi Indonesia, M. Djafar Hafsah mengatakan, untuk mensejajarkan pertanian Indonesia dengan negara lain maka pertumbuhan pertanian nasional harus mampu melampaui tingkat pertumbuhan pertanian negara lain.
"Untuk itu perlu `platform` pembangunan pertanian yang komprehensif dan mengandung terobosan revolusioner serta diikuti kebijakan dan strategi yang konkrit dilaksanakan secara konsisten dalam kegiatan proyek secara berkesinambungan," katanya.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah, tambahnya, diantaranya menciptakan iklim yang kondusif agar petani memiliki akses perbankan untuk memperoleh modal usaha, menciptakan akses bagi petani dan pengsuaha pertanian memperoleh akses informasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
Memberikan perlindungan terhadap produk-produk petani dari serbuan impor dan mendorong ekspor yang didukung kebijakan dan peraturan yang berpihak pada kepentingan nasional.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
