Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengaudit penggunaan energi oleh BUMN sebagai bagian dari upaya pemerintah mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya sudah mengirimkan surat ke semua BUMN agar melakukan audit penggunaan energi. Kita akan memonitor secara dekat tentang bagaimana konsumsi di perusahaan besar seperti PT PLN dan Pertamina," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil, usai rapat terbatas soal kontribusi BUMN terhadap APBN, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.
Menurut Sofyan, audit dilakukan karena sejumlah BUMN dalam operasionalnya terkait dengan subdisi yang disediakan pemerintah yaitu subsidi Bahan Bakar Minyak dan Listrik.
Senada dengan Menneg BUMN tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, subsidi energi harus dikontrol dari sisi kuantitasnya.
"Saat ini jumlah subsidi BBM dan listrik sangat tidak mencukupi dan karena didasari harga BBM di APBN yang hanya 60 dollar AS per barel," kata Menkeu.
Menghitung kembali subsidi di kedua BUMN itu memegang peran kunci terutama dari sisi efisiensi yang dihitung dari sisi angka penjualan Pertamina, termasuk jual beli bahan bakar diesel kepada PLN.
"Penekanan efisiensi sangat penting sehingga pada saat yang sama momentum pertumbuhan tidak terganggu," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
