Subsidi Kedelai Kemungkinan Setelah Revisi APBN

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksanaan pemberian subsidi kepada perajin tempe dan tahu sebesar Rp1.000 per kg kedelai dalam rangka kebijakan ketahanan pangan, kemungkinan harus menunggu penyelesaian revisi APBN 2008. "Oleh karena itu APBNP penting, salah satu yang critical adalah bantuan untuk perajin tahu dan tempe," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa. Menurut Menkeu, program subsidi bagi perajin tempe dan tahu dapat saja direalisasikan begitu paket kebijakan pangan ditetapkan jika di Departemen Perdagangan atau Departemen Perindustrian, ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berkaitan dengan program itu. "Harus kita lihat, kalau di Depperin atau Depdag ada DIPA yang memungkinkan, mungkin tidak perlu pakai (nunggu) revisi," kata Menkeu. Mengenai kebijakan fiskal untuk ketahanan pangan yang terkait dengan penurunan dan penghapusan bea masuk (BM) atau pajak, Menkeu mengatakan, sudah dapat segera dilaksanakan berdasar peraturan menteri keuangan (PMK) yang telah diterbitkan. "Yang berkaitan dengan raskin, bisa segera dilaksanakan dengan DIPA yang sudah ada, tapi akan habis dalam 6 bulan sehingga harus ada penambahan," katanya. Berdasar kebijakan fiskal untuk ketahanan pangan, pemerintah memberikan subsidi pangan sebesar Rp3,6 triliun dengan rincian penambahan anggaran subsidi pangan dengan menambah volume raskin sebanyak 5 kg per rumah tangga miskin dan memerlukan tambahan dana sebesar Rp2,6 triliun. Pemerintah juga melanjutkan operasi minyak goreng dengan dana sebesar Rp0,5 triliun. Demikian juga dengan adanya program bantuan langsung kepada perajin tempe dan tahu sebesar Rp0,5 triliun. Sementara itu, ketika ditanya apakah pembiayaan defisit yang meningkat melalui penerbitan surat utang tidak akan menimbulkan crowding out, Menkeu mengatakan, suasana pasar harus dijaga sehingga tidak terjadi gejolak di pasar obligasi. "Tahun lalu (2007), ada sekitar Rp37 triliun penawaran dari lelang obligasi negara, yang tidak diserap padahal masuk dalam benchmark yang ditetapkan pemerintah," katanya. Menurut dia, jika suasana pasar tetap terjaga, kapasitas untuk mengeluarkan SUN tanpa terjadinya crowding out yang masih dalam benchmark, masih ada potensinya. "Kondisi pasar terus kita jaga selama setahun ini, gejolak-gejolak kita coba untuk ditahan," kata Menkeu. (*)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2008