Natuna (ANTARA News) - Warga Natuna, Kepulauan Riau, menyampaikan penolakan kepada Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla mengenai pengelolaan gas Blok D Alpha dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), seperti informasi yang mereka terima belakangan ini.
Penolakan itu juga disampaikan tiga perwakilan warga Natuna saat berdialog dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Natuna, Jumat.
Tokoh Lembaga Adat Melayu Natuna, Ismail, mengatakan bahwa gas Blok D Alpha adalah hak warganya karena terletak di wilayah Natuna. "Pengelolaan mutlak di Natuna, karena gas ada di Natuna," katanya.
Menurut Ismail, jika pengelolaan dilakukan di Natuna, maka dapat melibatkan pemuda Natuna dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. "Pemuda Natuna bisa bekerja di sana," katanya.
Sementara itu, tokoh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Natuna, Zainuddin mengatakan, jika pengelolaan gas dilakukan di Natuna, maka Sumber Daya Manusia (SDM) lokal bisa diberdayakan.
Selain itu, ia megemukakan, efek domino dari lokasi pengelolaan gas bisa menumbuhkan perekkonomian daerah.
Menjawab permintaan warga Natuna itu, Wapres Kalla mengatakan, lokasi pengelolaan gas disesuaikan dengan efesiensi biaya dan teknologi yang digunakan. "Bisa saja menggunakan kapal di tengah laut," katanya.
Wapres menegaskan, warga tidak bisa memaksakan lokasi pengelolaan, meskipun lokasi pengeboran di wilayah Natuna. "Tidak bisa mutlak seperti itu," katanya.
Menurut Wapres, gas adalah rezeki yang diberikan Allah sehingga menjadi nikmat seluruh bangsa. "Lain dengan karet yang ditanam, itu menjadi milik yang punya," katanya.
Mengenai SDM lokal, ia mengatakan, pemuda Natuna harus disekolahkan setinggi mungkin, agar dapat bekerja dengan posisi yang layak. "Kalau tidak, hanya jadi satpam," katanya.
Ia mengatakan, gas Blok D Alpha terletak di bawah laut, dan merupakan nikmat Allah yang sulit digarap. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2008
