"Untuk narkoba ya cara penangkapannya tetap sama, sama seperti saat kita kalau menghadapi sebuah kapal, tidak hanya menerima data - datanya tapi harus di deteksi dan dicek terlebih dulu, apabila data intelegensi sudah didapatkan dengan lengkap makan bisa dilakukan penangkapan, " kata Direktur Latihan Bakamla, Laksma Bakamla Yeheskiel Katiandagho pada Jumat.
Ia juga mengatakan jika terdapat kapal yang dicurigai membawa narkoba untuk diselundupkan ke wilayah perairan di Indonesia akan ditindak lanjuti. Dalam hal ini dilakukan dengan pemeriksaan di rezim kelautan kedaulatan penuh, dengan maksud 12 mil laut, apabila tidak ditemukan Narkotika makan kapal tersebut dapat dilepaskan.
Dalam acara The South East Asia Maritime Law Enforcement Intiative (SEAMLEI) juga dilakukan berupa simulasi " Drugs Trafficking" yang melibatkan Coast Guard dari Amerika, dan juga beberapa trainers dari enam negara lainnya yang lebih berpengalaman. Selain itu juga memperkenalkan teknik menangani pelaku "Drugs Trafficking", juga memperkenalkan modus dari pelaku.
"Saat simulasi tentu diskenariokan, dimana narkoba diletakkan ditempat tidak terduga, misalnya palkah atau di bawah air, lalu narkotika itu dibuang di bawah air yang diberikan gantungan dengan pemberat untuk mengecoh kan petugas," ungkapnya.
Selain itu, benda yang digunakan untuk menggantungkan di bawah air adalah dengan menggunakan senar dan dibungkus dengan plastik anti kedap air.
Untuk itu keberadaan Indonesia sendiri menjadi pasar paling potensial dalam menyelundupkan narkotika. Utamanya arah utara mendominasi untuk mendatangkan narkotika dan Indonesia berkontribusi di dalamnya, salah satunya di Aceh yang melakukan penyebarannya secara meluas.
"Sebagai kawasan regional kita ya kerjasama dengan 6 negara lainnya, karena kejahatan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara - negara sahabat. Tentu mereka juga biar tidak kecolongan bekerjasama lah dengan kita, begitu juga sebaliknya," jelasnya.
Dalam pengamanan di perairan pun juga dan dibantu dengan Interpol serta bekerjasama dengan 13 pemangku kepentingan, diantaranya pihak Imigrasi, Bea Cukai, BNN dan instansi terkait lainnya.
Pewarta: Ayu Khania Pranishita
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019
