Dosen ekonomi Universitas Indonesia itu menyarankan pemerintah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti swasta, lembaga pendidikan, hingga komunitas untuk perkembangan ekonomi digital Indonesia ke depannya.
"Selama ini, kalau kita bicara kolaborasi, jangankan antarlini, kolaborasi kementerian saja masih kurang dengan ego sektoralnya," kata Fithra saat dihubungi ANTARA, Sabtu.
Dia kemudian mencontohkan salah satu pelaku startup lokal di Depok yang telah mampu memberdayakan petani kecil, namun memiliki ruang lingkup terbatas karena tidak adanya kolaborasi dari pemerintah maupun lembaga pendidikan.
Dia mengatakan apabila kolaborasi antarempat lini utama tersebut terbangun dengan baik, bukan tidak mungkin nantinya akan muncul Silicon Valley Indonesia.
"Apa yang membuat Silicon Valley di Amerika diminati oleh para investor dan para inovator, karena mereka bukan hanya memiliki infrastruktur saja, tapi mereka memiliki kolaborasi," ujar dia.
Fithra juga menambahkan bahwa Pemerintahan Jokowi pada periode keduanya masih memiliki pekerjaan untuk membangun ekosistem ekonomi digital di Indonesia yang perkembangannya saat ini masih dirasakan masih sporadis.
"Bicara ekosistem, berarti kita bicara SDM, kolaborasi, dan infrastruktur. Kalau kita bicara SDM berarti harus ada investasi yang memadai di sektor hulu, harus ada investasi di kurikulum pendidikan," imbuhnya.
Membangun kolaborasi, menurut dia, jauh lebih penting daripada sekadar membangun infrastruktur yang pada akhirnya membuat Indonesia terjebak hanya menjadi pasar.
"Oke ada bermunculan inovasi segala macam, tapi tidak ada kolaborasi antarlini. Sehingga kita pada akhirnya terjebak sebagai market saja, sebagai pasar yang besar," ujar dia.
Baca juga: Pengamat sebut Indonesia perlu majukan ekonomi digital
Baca juga: Presiden Jokowi sampaikan usulan IDEA Hub di KTT G20
Baca juga: RUU Perlindungan Data Pribadi bakal lesatkan ekonomi digital
Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019
