Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia tengah mengkaji penambahan perkuatan di sepanjang perbatasannya dengan Malaysia, menyusul adanya sejumlah warga negara Indonesia yang direkrut oleh pemerintah negara tetangga itu untuk membantu mengamankan kedaulatan di daerah perbatasan.
Meski tengah dikaji, menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, perkuatan wilayah perbatasan baik oleh TNI, Polri, maupun warga sipil adalah satu-satunya solusi untuk mengamankan wilayah Indonesia di perbatasan.
"Solusinya tidak ada lain adalah menggelar dan menambah perkuatan pertahanan di sepanjang perbatasan baik oleh TNI, Polri maupun sipil," kata Juwono Sudarsono usai menghadiri rapat panitia khusus tentang tanda-tanda kehormatan di Jakarta, Rabu.
"Di sini berlaku hukum ekonomi, ketika mereka bisa membayar lebih maka akan banyak warga kita berpaling untuk membantu menjaga kedaulatan Malaysia di wilayah perbatasan," lanjutnya.
Karena itu, tambah Juwono, perkuatan pertahanan di perbatasan RI-Malaysia tidak saja merupakan masalah pertahanan tetapi juga masalah ekonomi, bagaimana masyarakat Indonesia di sepanjang perbatasan dapat hidup layak dan tidak tergiur untuk bergabung dengan Malaysia.
Jadi, katanya, dengan perkuatan pengerahan pertahanan yang efektif dan utuh dengan memberdayakan seluruh instansi baik Deplu, Depdagri, TNI dan Kejaksaan maka Indonesia akan mempunyai sisi tawar yang lebih kuat dalam mengamankan wilayah perbatasannya dengan negara lain.
Juwono mengaku masalah perbatasan akan menjadi masalah jika disepanjang perbatasan tersebut terdapat sumber daya alam yang diperebutkan, misalnya Kelapa Sawit atau CPO yang banyak tersebar di sepanjang perbatasan RI-Malaysia.
"Karena itu dalam waktu dekat pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Polhukam akan segera melakukan kajian secara menyeluruh untuk menghadirkan perkuatan pertahanan yang efektif dan utuh sehingga Indonesia bisa menjaga dan mengamankan wilayah perbatasannya serta sumber daya alam yang ada di dalamnya," kata Juwono.
Sementara itu ditempat terpisah Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan pihaknya akan menugaskan Panglima Kodam VI Tandjung Pura untuk mencek kebenaran adanya warga Indonesia sipil yang direkrut menjadi anggota Laskas Wataniah Malaysia.
"Setelah itu, baru kita akan ambil langkah," katanya usai menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah Wakil Ketua dan Ketua Muda Mahkamah Agung di Istana Negara, Rabu.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
