Jakarta (ANTARA News) - Departemen Luar Negeri menyebutkan bahwa dari fakta-fakta sementara tidak ada bukti yang menunjukkan adanya WNI yang diangkat atau direkrut pemerintah Malaysia sebagai anggota Askar Wathaniah untuk mengamankan perbatasan Malaysia.
Hal tersebut dikemukakan Jurubicara Departemen Luar Negeri, Kristiarto Soeryo Legowo, di Ruang Palapa Deplu, Jakarta, Jumat.
"Proses pengumpulan fakta terus berlangsung, tapi dari fakta-fakta sementara ridak ada WNI yang direkrut," tegasnya.
Menurut Kristiarto, Deplu juga telah menginstruksikan perwakilan-perwakilan di Malaysia untuk memastikan informasi perekrutan WNI sebagai Askar Wathaniah yang ramai diberitakan oleh sejumlah media Indonesia.
Ia menyatakan pemerintah Malaysia juga telah menegaskan bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Malaysia hanya warga negara Malaysia yang boleh direkrut untuk kegiatan bela negara.
Namun, lanjut dia, karena hal ini melibatkan banyak pihak, maka proses pengumpulan fakta masih terus berlangsung, termasuk dugaan mengenai adanya orang-orang yang memiliki identitas ganda ataupun para WNI yang bekeja di perusahaan Malaysia yang terletak di sepanjang perbatasan.
Akan tetapi, lanjut dia, untuk para WNI yang bekerja sebagai petugas keamanan di sejumlah perusahaan Malaysia di sepanjang perbatasan, maka hal itu tidak dapat dikaitkan dengan bela negara sekalipun mereka mendapatkan pelatihan khusus.
"Mereka itu kan bekerja, sebagai satpam misalnya," ujarnya.
Kristiarto menegaskan pemerintah RI perlu berhati-hati dalam menangani masalah itu karena seandainya ada WNI yang terbukti terlibat urusan bela negara, negara lain maka konsekuensi hukumnya tidak ringan.
Menurut UU yang mengatur Kewarganegaraan, yang bersangkutan dapat kehilangan status WNI-nya.
Sementara itu awal pekan ini, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan pemerintah segera mengkaji penambahan perkuatan pertahanan di sepanjang perbatasan RI-Malaysia, menyusul adanya sejumlah WNI yang direkrut pemerintah Malaysia untuk membantu mengamankan wilayah kedaulatan mereka di sepanjang perbatasan itu.
Juwono mengatakan adanya sejumlah warga sipil Indonesia yang bergabung dengan Askar Wataniah merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari kompensasi ekonomi.
"Di sini berlaku hukum ekonomi, ketika mereka bisa membayar lebih, maka akan banyak warga kita berpaling untuk membantu menjaga kedaulatan Malaysia di wilayah perbatasan," katanya.
Karena itu, tambah Juwono, perkuatan pertahanan di perbatasan RI-Malaysia tidak saja merupakan masalah pertahanan, tetapi juga masalah ekonomi, bagaimana masyarakat Indonesia di sepanjang perbatasan dapat hidup secara layak sehingga mereka tidak tergiur untuk bergabung dengan Malaysia.
Jadi, katanya, dengan perkuatan pengerahan pertahanan yang efektif dan utuh dengan memberdayakan seluruh instansi, baik Deplu, Depdagri, TNI dan Kejaksaan, maka Indonesia akan mempunyai sisi tawar yang lebih kuat dalam mengamankan wilayah perbatasannya dengan negara lain. (*)
Pewarta: surya
COPYRIGHT © ANTARA 2008
