Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mutammimul Ula, di Jakarta, Rabu, menilai Indonesia membuat langkah mengejutkan, dengan memilih abstain di Dewan Keamanan PBB saat voting terhadap resolusi tahap ketiga yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran.
"Sikap ini benar-benar mengejutkan banyak pihak, karena biasanya Indonesia mengikuti kecenderungan Amerika Serikat. Apalagi semua anggota Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), baik yang tetap maupun tidak tetap, menyetujui resolusi itu," ungkapnya kepada ANTARA.
Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, menurutnya, inilah sikap cukup berani Pemerintah Indonesia melalui delegasinya di sana. "Indonesia tampaknya ingin lebih progressif dalam menjalankan diplomasi politik yang bebas aktif," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sanksi terhadap Iran ini dijatuhkan untuk ketiga kalinya terkait pengembangan energi nuklir.
"Nampaknya, Indonesia ingin lebih jernih melihat kasus pengayaan nuklir Iran. Dan faktanya, Iran memang tidak memproduksi senjata massal dan tidak ditemukan penyimpangan yang mengarah kepada kepentingan militer," katanya lagi.
Ia juga menilai, Iran telah bersikap transparan.
"Dan Resolusi 1803 ini hanya akan menimbulkan sikap kontraproduktif bagi penyelesaian krisis nuklir Iran, karena Iran bukan tipe negara yang gampang menyerah dan dikhawatirkan akan memunculkan ketegangan baru di Timur Tengah," ujar Mutammimul Ula lagi.
Apa yang dilakukan Pemerintah RI kali ini amat bertolak belakang dengan sikapnya pada Sidang DK PBB tahun 2007. Ketika itu, RI bersama Amerika Serikat sama-sama memilih setuju atas resolusi yang menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap Iran, terkait pengembangan energi nuklir.
Sikap RI itu menimbulkan kontroversi berkepanjangan di dalam negeri, malah mendorong terjadi usul interpelasi dari DPR. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2008
