Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menyiapkan sumbangan dana dan pengalaman untuk turut berperan dalam program Islamic Solidarity Fund (ISDF) yang digagas oleh Islamic Development Bank (IDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan, ISDF adalah dana yang dibentuk oleh negara-negara Islam untuk program solidaritas seperti pengurangan kemiskinan.
Pada Kamis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan dari Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali beserta delegasi perwakilan IDB lainnya. Dalam pertemuan itu juga hadir mantan presiden Indonesia, BJ Habibie yang menjadi anggota komisi visi IDB di Indonesia.
Menkeu menjelaskan, ide untuk membentuk ISDF sudah muncul saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Umat Islam (KTT OKI) ke X di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2003.
Ide itu akan dibicarakan lebih lanjut pada KTT OKI ke-11 di Senegal pada 12 Maret 2008 yang akan dihadiri Presiden Yudhoyono.
Negara-negara anggota IDB sudah berkomitmen untuk mengumpulkan dana 10 miliar dolar AS dalam program ISDF.
Namun, sampai saat ini dana yang baru terkumpul senilai 2,6 miliar dolar AS yang terdiri atas kontribusi negara-negara anggota sebesar 1,6 miliar dolar AS dan 1 miliar dolar AS dari IDB sendiri.
Indonesia, menurut Menkeu, akan berkontribusi dalam program ISDF tidak hanya dalam bentuk menyumbangkan dana, namun juga dengan memberikan pelatihan teknis karena Indonesia dinilai oleh IDB telah sukses melaksanakan beberapa program pemberantasan kemiskinan seperti kredit mikro.
"Kredit-kredit
micro finance yang sudah jalan di Indonesia cukup dikenal secara internasional dan mungkin akan dipertimbangkan sebagai salah satu pola oleh ISDF ini untuk diadopsi dan diterapkan," tutur Sri Mulyani.
Pemerintah, lanjut Menkeu, sedang menghitung dana yang akan dikontribusikan dalam program ISDF baik dalam bentuk uang maupun pelatihan teknis.
Menkeu menjelaskan, program ISDF tidak memberikan dana secara langsung kepada negara-negara anggota yang membutuhkan, namun dalam bentuk investasi yang bunganya digunakan untuk program pengentasan kaum miskin.
"Salah satunya, seperti melakukan
public private partnership pada tingkat penciptaan ekonomi rakyat, juga dalam bentuk pelatihan teknis untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja," jelasnya. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2008
