Jakarta (ANTARA News) - Masyarakat saat ini membutuhkan kekuatan yang bisa mengimbangi dominasi politik partai-partai di DPR untuk mengarahkan berbagai kebijakan kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan kelompok, kata pengamat politik J Kristiadi.
J Kristiadi di Jakarta, Minggu mengatakan UU Pemilu yang baru disetujui DPR menunjukkan bahwa para politisi di DPR terus berusaha mengembangkan dominasinya untuk kepentingan partai sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Salah satu contohnya adalah adanya pasal dalam UU Pemilu yang bisa memasukkan orang-orang parpol dalam proses pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang menurut UUD hanya bisa diisi oleh perwakilan dari luar parpol.
"Itu memang kecenderungan dominasi parpol yang semakin kuat. Hal itu menjadi tidak sehat karena tidak ada kekuatan lagi yang bisa memberikan imbangan yang normal," kata pengamat politik dari CSIS itu.
Kristiadi menilai rencana DPD untuk melakukan uji materiil UU Pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) perlu didukung masyarakat sebagai contoh upaya perlawanan dari dominasi politik DPR.
"Masyarakat perlu memberikan apresiasi, bahwa memang benar UU Pemilu itu penuh dengan kepentingan-kepentingan sepihak yang betul-betul hanya berorientasi pada kekuasaan melulu. Wajah politik yang bermartabat luhur untuk kepentingan bangsa itu sama sekali tidak tercermin dalam UU Pemilu ini," katanya.
Kristiadi mengatakan, kekuatan rakyat untuk mengimbangi dominasi politik parpol ini perlu dilakukan dengan membangun "civil society" yang gencar menyebarkan opini publik untuk mengarahkan kekuasaan politik DPR lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Harus ada kekuatan tandingan, sebab kalau Parpol cuma diimbau dan diajak diskusi tidak ada manfaat yang besar," katanya.
Menurut dia, masyarakat berhak untuk membangun kekuatan penyeimbang karena kedaulatan rakyat tidak hanya diwakilkan oleh 550 orang DPR itu.
"Yang bisa mengontrol DPR adalah rakyat sendiri," katanya.
Namun, Kristiadi menyadari bahwa kekuatan masyarakat di luar Parpol saat ini sangat lemah dan tidak solid karena beragamnya isu masyarakat yang mereka usung sehingga sulit sekali menyusun kekuatan untuk melawan dominasi DPR.
"Selama kekuatan publik tidak membangun diri lebih solid, dengan agenda yang jelas dan misi yang jelas, dominasi parpol dengan pusat di DPR akan semakin kuat," katanya.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
